Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemeriksaan terhadap saksi tersebut dijadwalkan pada awal April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik saat itu hendak menggali sejumlah informasi terkait perkara suap importasi barang, termasuk mengenai uang dan aset milik salah satu terdakwa.Baca Juga:
"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap di Bea dan Cukai pada awal April penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir," kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi ketika ditanya mengenai sosok Winda Lorenza, mantan istri polisi yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang disebut keluarga menyimpan sejumlah kejanggalan.
Namun, KPK belum dapat memastikan apakah saksi berinisial WL yang dipanggil dalam perkara suap Bea Cukai tersebut merupakan Winda Lorenza yang meninggal pada 2 Agustus 2026.
"Apakah saksi yang dipanggil pada saat itu itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud," tegasnya.
"Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut," sambung Budi.
Budi menjelaskan, pemanggilan WL berkaitan dengan kebutuhan penyidik untuk mengusut aliran uang dan aset dalam perkara dugaan suap importasi barang.
Selain itu, penyidik menduga WL menerima aset dari salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.
Karena itu, keterangan WL dinilai diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah dikantongi penyidik.
"Sehingga penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk digali, didalami, mengonfirmasi keterangan-keterangan yang dibutuhkan," ujar Budi.
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya akan mengalami pemadaman listrik selama sekitar 6 jam pada Selasa (29/9/2026). Pemadam
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Said Bakhri mengusulkan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichm
NASIONAL
JAKARTA Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjadi sorotan setelah dicecar anggota Komisi XIII DPR RI terkait te
NASIONAL
MEDAN Nur Erdian, Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit ditingkatkan, termasuk dengan memperpendek antrean pasie
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meragukan kematian W (30), mantan istri anggota polisi di Kota Medan, sebagai kasus bunuh diri. LB
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara dalam kasus k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan sejumlah perwira
NASIONAL
JAKARTA Satu per satu asalusul barang dan fasilitas yang ditemukan di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, mulai terungkap
NASIONAL