Pria Tanpa Busana yang Mengamuk di Lenteng Agung Ternyata Mahasiswa STIPAN
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) wilayah Sumatera Utara berdasarkan SK Kemenkumham, Suparman, mengaku terkejut dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Sejumlah kepala desa di Sumut diduga menggunakan dana tersebut untuk berjudi online dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
“Saya pun masih mencari tahu, kabupaten mana yang dimaksud. Informasinya, ada enam daerah yang terkait, tetapi sampai saat ini belum ada kabupaten yang disebutkan secara resmi,” ujar Suparman saat dimintai tanggapan, Selasa (21/1/2025). Suparman, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Wonosari di Tanjung Morawa, menyatakan sedang berupaya menelusuri lebih lanjut siapa saja kepala desa yang terlibat.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dualisme kepemimpinan di Apdesi, yang bisa menambah kompleksitas kasus tersebut. “Di Apdesi, ada dualisme kepemimpinan—satu dengan SK Kemenkumham, dan satu lagi SK Kemendagri. Jadi, kita sama-sama mencari tahu siapa yang terlibat. Nanti kalau saya sudah dapat data, akan saya kabari. Kalau abang duluan tahu, kasih info juga,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, membeberkan bahwa pihaknya telah mendeteksi sejumlah kepala desa menggunakan dana desa untuk transaksi judi online. Menurutnya, penyimpangan tersebut terjadi dalam jumlah besar. “Kami menemukan banyak penyalahgunaan dana desa.
Sebagai contoh, salah satu kabupaten di Sumatera Utara menerima transfer sebesar lebih dari Rp 115 miliar ke 303 rekening dana desa (RKD) untuk periode Januari hingga Juni 2024,” kata Natsir kepada wartawan, Senin (20/1/2025). Natsir juga mengungkapkan bahwa sebagian dari dana tersebut dialihkan ke aktivitas judi online dengan nilai transaksi antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta per kepala desa.
“Dari total transfer, sekitar Rp 50 miliar masuk ke rekening kepala desa atau pihak lain. Lebih dari Rp 40 miliar dari jumlah tersebut diduga diselewengkan,” pungkasnya.
(CHRISTIE)
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota T
PEMERINTAHAN
MEDAN Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di
PERISTIWA