KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA SELATAN –Polres Metro Jakarta Selatan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Vadel Badjideh sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait putrinya yang berusia 16 tahun, LM. Namun, Vadel Badjideh tidak hadir pada jadwal yang ditentukan dan meminta penundaan pemeriksaan.
Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan bahwa pihak kepolisian belum menerima konfirmasi resmi mengenai ketidakhadiran Vadel Badjideh. “Jadwal pemeriksaan sudah ditentukan untuk pukul 14.00 WIB, tetapi jika ada penundaan, penyidik tetap akan menunggu. Belum ada konfirmasi terkait ketidakhadiran tersebut,” ungkap Nurma saat diwawancarai oleh wartawan.
Permohonan Penjadwalan UlangKuasa hukum Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang pada minggu depan. “Pemeriksaan ditunda ke hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB. Surat pemberitahuan penundaan sudah kami antar kemarin siang,” kata Razman.
Dia juga membantah bahwa absennya Vadel Badjideh merupakan upaya untuk menghindari proses hukum yang tengah berjalan. “Kami sedang mengumpulkan barang bukti terkait tudingan yang dilayangkan oleh Nikita kepada klien kami. Jadi, bukan berarti Vadel menghindar dari proses hukum,” tegasnya.
Laporan Nikita MirzaniNikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh atas dugaan persetubuhan terhadap anaknya dan pemaksaan aborsi. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, Nikita mengacu pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Polisi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan tuduhan serius terhadap Vadel Badjideh, yang memerlukan penanganan hati-hati mengingat dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Nikita mengklaim bahwa tindakan Vadel dapat dikategorikan sebagai kejahatan perlindungan anak sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Penanganan Kasus dan Hak AnakPihak kepolisian telah berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius, mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan keadilan. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan semua proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, publik menanti kabar lanjutan mengenai proses hukum ini dan bagaimana pihak kepolisian akan menangani tuduhan yang serius ini. Di tengah situasi yang memanas, penting bagi semua pihak untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan mental dan emosional anak yang terlibat, agar tidak terjadi trauma berkepanjangan akibat insiden ini.
Ketidakhadiran Vadel Badjideh dalam pemeriksaan hari ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat berjalan transparan dan adil, demi melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan penjadwalan ulang pemeriksaan, diharapkan semua keterangan dapat diungkap untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL