BREAKING NEWS
Selasa, 29 September 2026

KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026

Adelia Syafitri - Selasa, 29 September 2026 16:44 WIB
KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026
Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"KPPU berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian hukum. Bukan hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tapi bagaimana laporan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan kecukupan alat bukti dan kesesuaian dengan ketentuan hukum persaingan usaha," ucapnya.

Berdasarkan posisi semester I 2026, KPPU Kanwil I Medan mencatat sebanyak 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan.

Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja KPPU Kanwil I.

Banyaknya perkara yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah menjadi perhatian karena proses tender melibatkan penggunaan anggaran negara maupun daerah.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak menghambat persaingan yang sehat.

KPPU Kanwil I Medan memiliki wilayah kerja yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Aduan dari masyarakat menjadi salah satu sumber informasi bagi KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha di wilayah tersebut.* (mi/ad)

Editor
: Administrator
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Bapenda Sumut dan Bank Sumut Hadirkan KMG MERDEKA, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Tanpa Bunga
Bobby Nasution Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi di PT PSU, Potensi Pendapatan Hilang Rp73,8 Miliar
Dari Saksi Jadi Tersangka, Eks Wali Kota Sibolga dan 3 Orang Lain Terjerat Korupsi Proyek Pasar Ikan Rp22,5 Miliar
Terpidana Alih Fungsi Suaka Margasatwa Jadi Perkebunan Sawit Kabur ke Luar Negeri? Kejati Sumut Bantah
Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran
Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru