Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantapkan langkahnya dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Salah satu langkah penyidikan yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan saksi kunci, yaitu Komisaris Utama Mineral Trobos, David Glen Oei. Namun, pemeriksaan terhadap Oei mengalami penundaan karena alasan kesehatan.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, David Glen Oei tidak dapat hadir pada jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. “Tindakan ini terpaksa ditunda karena yang bersangkutan tidak hadir karena sakit,” ujar Tessa dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Senin (2/9/2024). Tessa menambahkan bahwa pihak KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Oei, namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai kapan panggilan ulang tersebut akan dilayangkan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan AGK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Penetapan tersangka ini berawal dari penelusuran data, informasi, dan keterangan dari berbagai pihak yang diperiksa oleh tim penyidik. “Melalui penelusuran data dan informasi serta keterangan para pihak, kami mendapatkan kecukupan alat bukti adanya dugaan TPPU yang dilakukan AGK selaku Gubernur Maluku Utara,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ali Fikri menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, KPK telah menemukan bukti awal yang menunjukkan adanya penggelapan aset. “Bukti awal dugaan TPPU tersebut mencakup adanya pembelian aset-aset bernilai ekonomis yang kemudian disamarkan dengan menggunakan nama orang lain. Nilai awal dugaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar,” tambah Ali.
Penyidikan kasus ini menunjukkan bagaimana AGK diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang dengan cara menyamarkan kepemilikan aset-aset yang seharusnya dicantumkan secara transparan. Langkah KPK untuk mendalami kasus ini lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi-saksi merupakan bagian dari upaya untuk mengungkap jaringan keuangan yang terlibat dalam tindak pidana ini.
Sementara itu, penundaan pemeriksaan terhadap David Glen Oei tidak menghentikan proses penyidikan. KPK tetap berkomitmen untuk menyelidiki semua aspek terkait dugaan TPPU yang melibatkan AGK. Pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Oei, diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan memperkuat bukti-bukti yang ada dalam kasus ini.
Dengan adanya perkembangan terbaru ini, publik diharapkan terus mengikuti perkembangan kasus ini melalui saluran-saluran resmi KPK. Kejelasan dan transparansi dalam penyidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan seadil-adilnya.
Penyidikan ini juga menjadi salah satu langkah penting dalam upaya KPK untuk memberantas korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sekaligus menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
(N/014)
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL