Denny Indrayana Ungkap 3 Temuan soal Syarat Pendidikan Gibran dalam Bukti di MK
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang mulai diterapkan pada hari Jumat pekan ini.
Meski kebijakan ini mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah, Bobby memastikan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti rumah sakit dan administrasi masyarakat, tidak akan terganggu.
Dalam konferensi pers di Kantor Pemprov Sumut, Senin (6/4), Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan skema 50 persen ASN bekerja dari rumah dan 50 persen lagi bekerja di kantor (Work From Office/WFO).Baca Juga:
"WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Namun, pelayanan operasional, seperti rumah sakit dan pelayanan administrasi masyarakat, tetap berjalan seperti biasa," ujar Bobby, Senin (6/4/2026).
Bobby Nasution menambahkan bahwa penerapan WFH di hari Jumat ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan energi.
Menurutnya, meski kebijakan ini dapat berpotensi menciptakan long weekend bagi ASN, tujuannya tetap untuk efisiensi biaya.
"Ini tujuannya untuk penghematan BBM. Nanti kita lihat apakah ada dampak dari penerapan WFH ini. Kalau ternyata ASN malah berpergian ke luar kota dan menggunakan BBM lebih banyak, tentu kita akan evaluasi," kata Bobby.
Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini baru dimulai, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas dari kebijakan WFH ini.
"Penerapan ini baru dimulai, jadi belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Tapi tugas kami adalah membuatnya lebih efektif," ujar Bobby, sembari menambahkan bahwa apabila terjadi pemborosan BBM, pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih lanjut.
Penerapan kebijakan WFH untuk ASN ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada akhir Maret 2026 bahwa kebijakan tersebut diterapkan di seluruh instansi pusat dan daerah mulai tanggal 1 April 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di kalangan ASN dan mendukung upaya penghematan energi di seluruh Indonesia.
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN