Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang mulai diterapkan pada hari Jumat pekan ini.
Meski kebijakan ini mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah, Bobby memastikan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti rumah sakit dan administrasi masyarakat, tidak akan terganggu.
Dalam konferensi pers di Kantor Pemprov Sumut, Senin (6/4), Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan skema 50 persen ASN bekerja dari rumah dan 50 persen lagi bekerja di kantor (Work From Office/WFO).Baca Juga:
"WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Namun, pelayanan operasional, seperti rumah sakit dan pelayanan administrasi masyarakat, tetap berjalan seperti biasa," ujar Bobby, Senin (6/4/2026).
Bobby Nasution menambahkan bahwa penerapan WFH di hari Jumat ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan energi.
Menurutnya, meski kebijakan ini dapat berpotensi menciptakan long weekend bagi ASN, tujuannya tetap untuk efisiensi biaya.
"Ini tujuannya untuk penghematan BBM. Nanti kita lihat apakah ada dampak dari penerapan WFH ini. Kalau ternyata ASN malah berpergian ke luar kota dan menggunakan BBM lebih banyak, tentu kita akan evaluasi," kata Bobby.
Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini baru dimulai, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas dari kebijakan WFH ini.
"Penerapan ini baru dimulai, jadi belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Tapi tugas kami adalah membuatnya lebih efektif," ujar Bobby, sembari menambahkan bahwa apabila terjadi pemborosan BBM, pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih lanjut.
Penerapan kebijakan WFH untuk ASN ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada akhir Maret 2026 bahwa kebijakan tersebut diterapkan di seluruh instansi pusat dan daerah mulai tanggal 1 April 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di kalangan ASN dan mendukung upaya penghematan energi di seluruh Indonesia.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN