
YLKI Imbau PPATK Fokus pada Transaksi Ilegal, Bukan Memblokir E-Wallet Konsumen
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa sertifikat kepemilikan di atas laut adalah tindakan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyebut pagar laut di wilayah Tangerang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Saya menerima keterangan dari Menteri ATR/BPN bahwa sudah ada sertifikat di atas dasar laut. Saya tegaskan, hal itu tidak boleh terjadi. Sertifikat semacam itu jelas ilegal,” ujar Trenggono usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Trenggono menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, sertifikat yang mencakup wilayah bawah air otomatis gugur. “[SHM dan SHGB di atas laut] sudah pasti ilegal karena PP 18 telah mengatur bahwa sertifikat bawah air tidak berlaku. Jika tiba-tiba sertifikat itu muncul, tentu ada kejanggalan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, Trenggono menyebutkan bahwa pagar laut yang berdiri di Tangerang dan Bekasi akan dibongkar pada Rabu mendatang, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. “Sesuai arahan Presiden, kami akan bertindak dalam koridor hukum. Rabu nanti, pembongkaran akan dilakukan secara terpadu,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang. Perinciannya, 234 bidang dimiliki PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan.
Baca Juga:
“Total ada 263 bidang dengan status SHGB,” ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (20/1). Namun, ia tidak membeberkan detail identitas pemilik perusahaan tersebut dan mengarahkan masyarakat untuk memeriksa melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Langkah pembongkaran ini menandai ketegasan pemerintah dalam menertibkan pelanggaran tata ruang dan pengelolaan wilayah perairan.
(CHRISTIE)JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
EkonomiJAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
EkonomiBANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
NasionalMANADO Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama mengibark
NasionalJAKARTA Musisi ternama Melly Goeslaw kembali menjadi perbincangan publik setelah menggelar sebuah acara pernikahan mewah yang menuai per
EntertainmentJAKARTA Strategi Indonesia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya jet tempur, kembali menuai sorotan. Pieter P
Hukum dan KriminalMEDAN Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas setelah diduga menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil Toyota Fortuner di Jalan
PeristiwaJAKARTA Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi adalah makanan pokok yang tak tergantikan. Hampir setiap waktu makan tak lepas da
KesehatanJAKARTA Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memberikan peringatan serius terkait penggunaan
Sains & TeknologiJAKARTA Harga Bitcoin kembali menunjukkan tren positif pada Minggu (10/8/2025). Pada pukul 11.53 WIB, harga aset kripto terpopuler ini m
Ekonomi