Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa sertifikat kepemilikan di atas laut adalah tindakan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyebut pagar laut di wilayah Tangerang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Saya menerima keterangan dari Menteri ATR/BPN bahwa sudah ada sertifikat di atas dasar laut. Saya tegaskan, hal itu tidak boleh terjadi. Sertifikat semacam itu jelas ilegal,” ujar Trenggono usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Trenggono menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, sertifikat yang mencakup wilayah bawah air otomatis gugur. “[SHM dan SHGB di atas laut] sudah pasti ilegal karena PP 18 telah mengatur bahwa sertifikat bawah air tidak berlaku. Jika tiba-tiba sertifikat itu muncul, tentu ada kejanggalan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, Trenggono menyebutkan bahwa pagar laut yang berdiri di Tangerang dan Bekasi akan dibongkar pada Rabu mendatang, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. “Sesuai arahan Presiden, kami akan bertindak dalam koridor hukum. Rabu nanti, pembongkaran akan dilakukan secara terpadu,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang. Perinciannya, 234 bidang dimiliki PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan.
Baca Juga:
“Total ada 263 bidang dengan status SHGB,” ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (20/1). Namun, ia tidak membeberkan detail identitas pemilik perusahaan tersebut dan mengarahkan masyarakat untuk memeriksa melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Langkah pembongkaran ini menandai ketegasan pemerintah dalam menertibkan pelanggaran tata ruang dan pengelolaan wilayah perairan.
(CHRISTIE)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kebijakan terbaru Bupati dr. Asri Ludin Tambunan, resmi menugaskan personel Satuan
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 kilogram narkotika jenis sabu dalam se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lilik Retno Cahyadiningsih, meneg
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya merespons sorotan publik terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai peristiw
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Belakang, BRIPKA Elsa Suhenda, melaku
Nasional
JEMBRANA Turnamen futsal antarsekolah dasar seKabupaten Jembrana bertajuk Kejora Cup IV 2025 resmi dibuka pada Senin pagi (16/6/2025) o
Olahraga
PEMATANGSIANTAR Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan pedas yang disampaikan atlet Mixed
Pemerintahan
ACEH TIMUR Kasus penyelundupan barang ilegal di perairan Aceh Timur kembali mencuat ke publik setelah terungkap bahwa salah satu tersang
Hukum dan Kriminal
