JAKARTA –Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, yang sedang menghadapi dakwaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), telah diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang hari ini, ketua majelis hakim Fahzal Hendri memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan, menunggu pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum.
“Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa dalam persidangan ini, jaga kesehatan. Sidang selesai,” ujar Fahzal Hendri, menutup sidang pada Senin (26/8/2024). Sidang tuntutan Gazalba Saleh direncanakan akan digelar pada Kamis, 5 September 2024, pukul 10 pagi.
Kasus Gazalba Saleh mencuat setelah diduga menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad terkait dengan perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022. Jawahirul Fuad adalah pemilik UD Logam Jaya yang terlibat dalam kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Selain tuduhan gratifikasi, Gazalba juga didakwa melakukan TPPU.
Baca Juga:
Menurut jaksa KPK, Gazalba Saleh terlibat dalam praktik TPPU dengan menerima total sekitar Rp 62 miliar dari berbagai sumber antara tahun 2020-2022. Rinciannya meliputi SGD 18 ribu (sekitar Rp 200 juta) terkait perkara kasasi Jawahirul Fuad, serta Rp 37 miliar yang diterima saat menangani peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaffar Abdul Gaffar pada 2020. Selain itu, Gazalba juga diduga menerima SGD 1.128.000 (sekitar Rp 13,3 miliar), USD 181.100 (sekitar Rp 2 miliar), dan Rp 9,4 miliar.
Uang tersebut, menurut dakwaan, telah disamarkan oleh Gazalba dengan membeli berbagai aset seperti mobil Alphard, tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, emas, serta melunasi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk teman dekatnya. Total nilai aset yang diduga digunakan untuk menyamarkan uang tersebut mencapai sekitar Rp 24 miliar.
Baca Juga:
Sidang tuntutan yang akan dilaksanakan pekan depan akan menentukan langkah hukum selanjutnya bagi Gazalba Saleh, dengan pihak penuntut umum diminta untuk menyelesaikan berkas tuntutannya sebelum persidangan. Publik akan menantikan perkembangan kasus ini dan keputusan akhir dari majelis hakim mengenai dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan hakim agung nonaktif ini.
(N/014)
MEDAN Dengan semangat menatap masa depan Indonesia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi perlindungan anak, puluhan massa dari Alians
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
