JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Hari ini, KPK memanggil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud (KD), sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait penyidikan kasus ini.
Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK
Menurut keterangan resmi dari juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Kuntu Daud, KPK juga memanggil sejumlah pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan dalam kasus ini. Berikut adalah daftar nama-nama yang dipanggil oleh KPK:
Baca Juga:DS – Ajudan Gubernur/anggota TNI AD KD – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara OB – Swasta ZS – Karyawan PT Mineral Trobos SL alias AC – Direktur PT Modern Raya Indah Pratama LM – Direktur PT Mineral Jaya Molagina PBH – Pimpinan Departemen Divisi Legal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KHSR – Group Head AML/APU PPT Group PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses pengembangan kasus yang melibatkan Abdul Gani Kasuba. KPK berusaha untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan para saksi dalam kasus ini.
Abdul Gani Kasuba saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang. Kasuba diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara dengan nilai total mencapai Rp 500 miliar yang bersumber dari APBN. Kasuba diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek agar terlihat selesai lebih dari 50 persen, sehingga memungkinkan pencairan anggaran.
Baca Juga:
Dalam kasus suap ini, Abdul Gani diduga menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk penginapan hotel dan biaya kesehatan. Selain itu, Kasuba juga diduga menerima setoran dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku Utara.
KPK saat ini tengah mendalami kasus ini lebih dalam dan telah menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan berbagai pihak dan aliran dana terkait.
Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Proses penyidikan yang mendalam diharapkan dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dengan pemanggilan saksi-saksi kunci dan pendalaman kasus yang komprehensif, KPK berupaya untuk membongkar jaringan korupsi yang mungkin melibatkan berbagai pihak, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
(K/09)
PADANG PARIAMAN Kasus penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan Kriminal
KARIMUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kerusakan lingkungan yang sign
Peristiwa
SIDIKALANG Sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BB 1381 YC terbakar di Jalan Sisingamangaraja, tepat
Peristiwa
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian I
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tangg
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Pemerintahan
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
Ekonomi
