Unmuha Kirim 25 Mahasiswa Ikuti PEKSIMIDA XVII 2026, Targetkan Prestasi Lebih Baik
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mah
PENDIDIKAN
SUMUT -Kegiatan Apel Persiapan Pengawalan (Wal) Pejabat Negara dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 digelar dengan penuh kewaspadaan di Hotel Regale Internasional Convention Center Kota Medan pada Minggu lalu. Acara yang melibatkan 29 Polres di bawah Polda Sumatera Utara ini merupakan bagian dari persiapan matang untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses demokrasi nasional.
Kasat PJR Dit Lantas Polda Sumut, Kompol Wisnum, memimpin kegiatan dengan tahapan pengecekan detail terhadap personel yang terlibat serta kelengkapan kendaraan dinas yang akan digunakan dalam pengawalan pejabat negara. Pengawalan ini tidak hanya mengacu pada regulasi internal kepolisian, tetapi juga mengikuti ketentuan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Dalam kegiatan ini, kami memastikan bahwa setiap tahapan dari pengecekan personel hingga kelengkapan kendaraan pengawalan (Randis Wal) berjalan sesuai protokol yang telah ditetapkan,” ujar Kompol Wisnum kepada wartawan di lokasi kegiatan.
Adapun pejabat negara yang turut hadir dalam acara ini termasuk Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Dalam Negeri Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI, ASSOP KAPOLRI, Pangkogabwilhan-I, dan Kepala BSSN. Keberadaan mereka memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Pilkada yang adil dan aman.
Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, AKP Gabriellah Angelia Gultom SIK MH, menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengawalan kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara dilakukan dengan ketelitian dan profesionalisme tinggi.
“Pengawalan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap para pejabat negara yang memiliki peran strategis dalam proses demokrasi di Indonesia,” tegas AKP Gabriellah.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung hingga 10 Juli 2024, dengan serangkaian agenda yang mencakup berbagai aspek keamanan dan koordinasi antarinstansi terkait. Diharapkan, seluruh tahapan persiapan yang dilakukan dapat menjamin kelancaran jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesi.
(N/014)
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mah
PENDIDIKAN
JAKARTA Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hampir separuh masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonom
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di sejumlah wilayah Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dalam sembilan bulan terakhir. Berdasarka
NASIONAL
BIREUEN Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota Polisi Militer (POM) TNI Angkat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, akan memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026 setelah hampir delapan t
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Penahbisan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di G
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Sumatera Utara periode 20262030 resmi dilantik dalam rangkaian Pelan
NASIONAL
BULELENG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga KD, pria yang tewas setelah diduga dikeroyok mas
HUKUM DAN KRIMINAL