Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
SUMUT -Kegiatan Apel Persiapan Pengawalan (Wal) Pejabat Negara dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 digelar dengan penuh kewaspadaan di Hotel Regale Internasional Convention Center Kota Medan pada Minggu lalu. Acara yang melibatkan 29 Polres di bawah Polda Sumatera Utara ini merupakan bagian dari persiapan matang untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses demokrasi nasional.
Kasat PJR Dit Lantas Polda Sumut, Kompol Wisnum, memimpin kegiatan dengan tahapan pengecekan detail terhadap personel yang terlibat serta kelengkapan kendaraan dinas yang akan digunakan dalam pengawalan pejabat negara. Pengawalan ini tidak hanya mengacu pada regulasi internal kepolisian, tetapi juga mengikuti ketentuan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Dalam kegiatan ini, kami memastikan bahwa setiap tahapan dari pengecekan personel hingga kelengkapan kendaraan pengawalan (Randis Wal) berjalan sesuai protokol yang telah ditetapkan,” ujar Kompol Wisnum kepada wartawan di lokasi kegiatan.
Adapun pejabat negara yang turut hadir dalam acara ini termasuk Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Dalam Negeri Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI, ASSOP KAPOLRI, Pangkogabwilhan-I, dan Kepala BSSN. Keberadaan mereka memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Pilkada yang adil dan aman.
Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, AKP Gabriellah Angelia Gultom SIK MH, menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengawalan kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara dilakukan dengan ketelitian dan profesionalisme tinggi.
“Pengawalan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap para pejabat negara yang memiliki peran strategis dalam proses demokrasi di Indonesia,” tegas AKP Gabriellah.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung hingga 10 Juli 2024, dengan serangkaian agenda yang mencakup berbagai aspek keamanan dan koordinasi antarinstansi terkait. Diharapkan, seluruh tahapan persiapan yang dilakukan dapat menjamin kelancaran jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesi.
(N/014)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL