JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan yang signifikan terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di Indonesia. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan lainnya, yang mengarah pada penghapusan Pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal-pasal tersebut sebelumnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan tanggapannya terkait keputusan ini di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Trunoyudo menyatakan bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri tidak akan berlaku surut, dengan menekankan bahwa Undang-Undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Meskipun demikian, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri akan beradaptasi dengan aturan baru yang berlaku.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan lainnya. Putusan MK tersebut membuka jalan bagi pembatalan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, menandai langkah penting ini.
Baca Juga:
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk menyatakan ketidaksesuaian Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta menyatakan ketidakberlakuan kedua pasal tersebut.
Namun, MK juga menekankan bahwa permohonan pemohon terkait Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah kehilangan objek karena revisi UU ITE oleh DPR. Meskipun demikian, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon.
Baca Juga:
Keputusan MK ini memiliki implikasi yang luas terhadap hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Polri siap untuk beradaptasi dengan aturan baru, keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang perlindungan terhadap nama baik dan upaya untuk memerangi penyebaran berita bohong di era digital saat ini.
(AS)
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
Ekonomi
BANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
Nasional
MANADO Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama mengibark
Nasional
JAKARTA Musisi ternama Melly Goeslaw kembali menjadi perbincangan publik setelah menggelar sebuah acara pernikahan mewah yang menuai per
Entertainment
JAKARTA Strategi Indonesia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya jet tempur, kembali menuai sorotan. Pieter P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas setelah diduga menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil Toyota Fortuner di Jalan
Peristiwa
JAKARTA Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi adalah makanan pokok yang tak tergantikan. Hampir setiap waktu makan tak lepas da
Kesehatan
JAKARTA Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memberikan peringatan serius terkait penggunaan
Sains & Teknologi
JAKARTA Harga Bitcoin kembali menunjukkan tren positif pada Minggu (10/8/2025). Pada pukul 11.53 WIB, harga aset kripto terpopuler ini m
Ekonomi
