JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan yang signifikan terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di Indonesia. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan lainnya, yang mengarah pada penghapusan Pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal-pasal tersebut sebelumnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan tanggapannya terkait keputusan ini di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Trunoyudo menyatakan bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri tidak akan berlaku surut, dengan menekankan bahwa Undang-Undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Meskipun demikian, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri akan beradaptasi dengan aturan baru yang berlaku.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dan lainnya. Putusan MK tersebut membuka jalan bagi pembatalan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, menandai langkah penting ini.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk menyatakan ketidaksesuaian Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta menyatakan ketidakberlakuan kedua pasal tersebut.
Namun, MK juga menekankan bahwa permohonan pemohon terkait Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah kehilangan objek karena revisi UU ITE oleh DPR. Meskipun demikian, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon.
Keputusan MK ini memiliki implikasi yang luas terhadap hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Polri siap untuk beradaptasi dengan aturan baru, keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang perlindungan terhadap nama baik dan upaya untuk memerangi penyebaran berita bohong di era digital saat ini.
(AS)
ACEH TAMIANG Menutup bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, bersama Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavi
PEMERINTAHAN
LHOKSEUMAWE Menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah, pengurus Amil Zakat Masjid AlFitrah Korem 011/Lilawangsa menyalurkan zakat fitrah dan
NASIONAL
DENPASAR Sebanyak 52 personel gabungan dari Kepolisian Daerah Bali dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan malam takbiran di Masjid Ukh
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali mengerahkan puluhan personel dalam rangka pengamanan malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan pelaksanaan malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor Padangsidimpuan melalui Satuan Intelkam melakukan pemantauan intensif terhadap harga dan ketersediaan b
EKONOMI
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
