Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Strategi Indonesia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya jet tempur, kembali menuai sorotan.
Pieter Pandie, peneliti senior dari Department of International Relations, CSIS (Centre for Strategic and International Studies) menilai pendekatan diversifikasi pemasok yang dijalankan selama ini justru berisiko menimbulkan inefisiensi dan mengaburkan arah geopolitik negara.
Dalam artikelnya di East Asia Forum, Pandie menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah yang membeli pesawat tempur dari berbagai negara.
Menurutnya, pola akuisisi yang terlalu beragam tersebut ibarat "gado-gado pertahanan", mengindikasikan fragmentasi strategi dan lemahnya kerangka perencanaan jangka panjang.
"Indonesia membutuhkan kerangka kerja yang transparan, yang mendefinisikan tujuan kapabilitas, penilaian ancaman, jadwal, serta anggaran. Tanpa itu, pengadaan alutsista hanya menjadi tumpukan aset tanpa arah strategis," ungkapnya.
Hingga kini, Indonesia telah mengoperasikan jet tempur dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Brasil, dan tengah menantikan pengiriman Dassault Rafale dari Prancis.
Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam kerja sama pengembangan KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, serta dikabarkan berminat pada F-15EX dari AS, Su-35 Rusia, dan J-10 China.
Namun, Pandie mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini menyulitkan dari segi interoperabilitas, logistik, hingga pelatihan personel.
Perbedaan teknologi, sistem persenjataan, serta prosedur perawatan dari berbagai pemasok dapat mengganggu efektivitas dan kesiapan tempur TNI.
"Masalah ini tidak hanya berbiaya tinggi tetapi juga melemahkan efektivitas dan koordinasi operasional. Tanpa standar dan struktur yang rapi, kesiapan militer sulit dicapai," ujarnya.
Selain risiko teknis, Pandie juga menyoroti dampak geopolitik dari strategi pengadaan senjata Indonesia.
Ketika satu sisi bekerja sama erat dengan negara-negara Barat seperti Prancis dan AS, namun di sisi lain juga mendekati Rusia dan China, maka Indonesia dinilai mengirimkan pesan yang membingungkan kepada mitra strategisnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN