Pakar CSIS Kritik Strategi Pertahanan Indonesia: "Pengadaan Jet Tempur Ibarat Gado-Gado"

JAKARTA — Strategi Indonesia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya jet tempur, kembali menuai sorotan.

Pieter Pandie, peneliti senior dari Department of International Relations, CSIS (Centre for Strategic and International Studies) menilai pendekatan diversifikasi pemasok yang dijalankan selama ini justru berisiko menimbulkan inefisiensi dan mengaburkan arah geopolitik negara.

Dalam artikelnya di East Asia Forum, Pandie menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah yang membeli pesawat tempur dari berbagai negara.

Menurutnya, pola akuisisi yang terlalu beragam tersebut ibarat "gado-gado pertahanan", mengindikasikan fragmentasi strategi dan lemahnya kerangka perencanaan jangka panjang.

"Indonesia membutuhkan kerangka kerja yang transparan, yang mendefinisikan tujuan kapabilitas, penilaian ancaman, jadwal, serta anggaran. Tanpa itu, pengadaan alutsista hanya menjadi tumpukan aset tanpa arah strategis," ungkapnya.

Hingga kini, Indonesia telah mengoperasikan jet tempur dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Brasil, dan tengah menantikan pengiriman Dassault Rafale dari Prancis.

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam kerja sama pengembangan KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, serta dikabarkan berminat pada F-15EX dari AS, Su-35 Rusia, dan J-10 China.

Namun, Pandie mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini menyulitkan dari segi interoperabilitas, logistik, hingga pelatihan personel.

Perbedaan teknologi, sistem persenjataan, serta prosedur perawatan dari berbagai pemasok dapat mengganggu efektivitas dan kesiapan tempur TNI.

"Masalah ini tidak hanya berbiaya tinggi tetapi juga melemahkan efektivitas dan koordinasi operasional. Tanpa standar dan struktur yang rapi, kesiapan militer sulit dicapai," ujarnya.

Selain risiko teknis, Pandie juga menyoroti dampak geopolitik dari strategi pengadaan senjata Indonesia.

Ketika satu sisi bekerja sama erat dengan negara-negara Barat seperti Prancis dan AS, namun di sisi lain juga mendekati Rusia dan China, maka Indonesia dinilai mengirimkan pesan yang membingungkan kepada mitra strategisnya.

"Dalam konteks Indo-Pasifik yang sensitif, komitmen Indonesia terhadap proyek-proyek besar bisa disalahartikan sebagai perubahan aliansi, terutama jika kontribusi keuangan atau implementasi program mengalami hambatan," jelas Pandie.

Contohnya, penurunan kontribusi Indonesia dalam proyek KF-21 dinilai melemahkan tingkat transfer teknologi dan kredibilitasnya di mata Korea Selatan.

Sementara itu, keputusan pembelian jet tempur Turki KAAN justru menambah kompleksitas tanpa menyelesaikan masalah strategis jangka panjang.

Pandie menyebut bahwa akar dari persoalan ini adalah kekosongan kebijakan strategis.

Buku Putih Pertahanan Indonesia terakhir terbit pada 2015 dan belum diperbarui, sementara program Minimum Essential Force (MEF) telah berakhir pada 2024 tanpa mencapai seluruh targetnya.

"Tanpa strategi panduan yang kokoh, keputusan pengadaan rawan disetir oleh kalkulasi politik jangka pendek atau preferensi elit tertentu, bukan kebutuhan pertahanan nasional," tegasnya.

Saat ini pemerintah disebut tengah menyusun rencana Kekuatan Esensial Optimal, namun belum ada rincian yang dipublikasikan ke publik.

Kritik dari Pieter Pandie menjadi pengingat penting bahwa penguatan alutsista tidak cukup hanya dengan membeli dalam jumlah besar dari berbagai negara.

Diperlukan strategi menyeluruh, akuntabel, dan berjangka panjang agar setiap investasi pertahanan benar-benar memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan geopolitik yang kian kompleks.*

(sn/a008)