BEKASI -Bareskrim Polri mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terkait dengan pendirian pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di Desa Segarajaya, Kecamatan bitvonline.com/tag/tarumajaya/" target="_blank">Tarumajaya, Bekasi. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahadrjo Puro, melibatkan pengubahan data dalam SHM tersebut.
"Diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM," kata Djuhandani dalam keterangannya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (14/2/2025).
Penyelidikan ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terdaftar dengan nomor LP/B/64/II/2025 SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 7 Februari 2025. Dalam proses penyelidikan, pihak Bareskrim Polri telah memeriksa pihak BPN selaku pelapor, serta ketua dan mantan anggota panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa para pelaku telah mengubah data pada SHM, baik data subjek (nama pemegang hak) maupun objek (lokasi tanah). Menariknya, lokasi tanah yang semula berada di darat, diubah menjadi berlokasi di laut dengan luasan yang lebih besar dari aslinya.
Brigjen Djuhandani mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelidikan.
"Tim penyidik dalam waktu dekat juga akan menggelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke penyidikan atau tidak," ujarnya.
Selain itu, terkait masalah pendirian pagar laut tanpa izin yang terjadi di lokasi yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah membongkar pagar laut tersebut pada 11 Februari 2025. Pembongkaran dilakukan oleh tim dari PT TRPN secara mandiri, dengan pengawasan dari Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP.
Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari penyegelan yang dilakukan KKP pada 15 Januari 2025 karena tidak adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang merupakan izin dasar yang diperlukan.
(kp/n14)
MEDAN Khusyuk dalam salat kerap menjadi tantangan bagi banyak umat Muslim. Pikiran yang mudah melayang bisa mengurangi kualitas ibadah d
Agama
JAKARTA Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Koru
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi seorang warga negara Prancis berinisial KJB (32 tahun, perempuan) setelah terbukti melakuk
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Sekretaris I Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, mendorong para kader PKK di Kota Denpasar untuk membent
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (A
Pemerintahan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke61 Batalyon Infanteri (Yonif)
Nasional
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Bali pada Rabu, 5 November 202
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan meng
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan diguyur hujan ringa
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 5 November 2025, akan
Nasional