Bahlil Lahadalia Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Direksi PLN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
EKONOMI
JEDDAH -Pemerintah Arab Saudi resmi melarang jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memasuki Kota Makkah guna menjalankan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025.
Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka persiapan intensif penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary, menyampaikan bahwa 13 April 2025 adalah batas akhir bagi pemegang visa umrah untuk masuk ke wilayah Arab Saudi.
Sementara itu, 29 April 2025 ditetapkan sebagai batas waktu terakhir untuk keluar dari wilayah Kerajaan.
"Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan denda hingga 100.000 riyal Saudi atau sekitar Rp 447 juta, baik kepada individu maupun pihak muasassah yang mengatur keberangkatan jemaah," tegas Yusron melalui akun resmi @indonesiainjeddah, Sabtu (12/4).
Pemerintah Saudi juga menegaskan bahwa pelaksanaan haji tanpa izin resmi (tasreh haji) merupakan pelanggaran hukum yang bisa berujung pada penahanan, denda berat, hingga deportasi.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji tahun ini untuk memastikan menggunakan visa haji resmi agar terhindar dari masalah hukum," tambah Yusron.
Sebelumnya, Arab Saudi telah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, dan visa keluarga untuk warga dari 14 negara, termasuk Indonesia, mulai 13 April 2025.
Negara lain yang turut terdampak antara lain India, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Maroko.
Meski demikian, warga dari negara-negara tersebut yang telah memiliki visa umrah aktif masih diperbolehkan masuk hingga 13 April 2025 dan wajib keluar dari Arab Saudi paling lambat 29 April 2025.
"Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi. Jangan sampai uang hilang, haji pun melayang," pungkas Konjen RI Jeddah.
(bs/j006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara tahap II terhadap tersangka Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus dugaan tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana membangun dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo d
PERISTIWA
MEDAN Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha
HUKUM DAN KRIMINAL
TARAKAN Kesadaran terhadap bahaya kebakaran dan penanganan kondisi darurat kini mulai diperkenalkan sejak bangku sekolah. PT Pertamina E
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengembangan ekosistem yang melibatkan koperasi, indus
EKONOMI
JAKARTA Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakya
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyatakan dukungan terhadap rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN (Persero)) memban
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL