Menteri Pertanian Jepang Mengundurkan Diri Usai Pernyataan Kontroversial Soal Beras Picu Amarah Publik

TOKYO— Menteri Pertanian Jepang, Taku Etō, resmi mengundurkan diri pada Rabu (21/5), menyusul kecaman luas atas pernyataannya yang menyebut dirinya "tidak pernah membeli beras" karena selalu mendapat pasokan dari para pendukung.

Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak sensitif di tengah melonjaknya harga beras yang memukul ekonomi rumah tangga masyarakat Jepang.

Dalam keterangannya kepada media di Kantor Perdana Menteri, Etō mengaku telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Shigeru Ishiba, seraya menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

"Saya membuat pernyataan yang sangat tidak pantas sebagai menteri, terutama saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kenaikan harga beras. Saya bertanya pada diri sendiri apakah pantas tetap memimpin kementerian, dan saya simpulkan tidak," ujar Etō.

Pernyataan Etō yang memicu badai kritik itu ia lontarkan saat menghadiri acara penggalangan dana akhir pekan lalu.

Di hadapan para pendukungnya, ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah membeli beras karena kerap menerima sumbangan dalam jumlah besar, bahkan mengaku bisa menjual kembali beras yang diterimanya.

Komentar itu memantik kemarahan publik, di tengah lonjakan harga beras yang hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu, akibat panen buruk, cuaca ekstrem, dan panic buying yang dipicu peringatan bencana.

Tak hanya masyarakat, partai oposisi pun bereaksi keras.

Junya Ogawa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Konstitusional, menyebut pernyataan Etō sebagai "sangat tidak pantas, tidak masuk akal, dan tidak dapat ditoleransi."

Sementara itu, Perdana Menteri Ishiba, yang sebelumnya menolak memecat Etō, akhirnya menerima pengunduran diri tersebut.

Dalam pernyataannya, Ishiba menyebut dirinya bertanggung jawab penuh atas penunjukan Etō, namun belum menetapkan pengganti definitif.

Namun, sejumlah media Jepang melaporkan bahwa mantan Menteri Lingkungan Hidup, Shinjirō Koizumi, disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Etō.

Krisis harga beras ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Ishiba.

Jajak pendapat Kyodo News menunjukkan dukungan publik terhadap kabinet Ishiba hanya 27,4%, terendah sejak ia menjabat Oktober lalu.

Sebanyak 87% responden menyatakan tidak puas dengan cara pemerintah menangani melonjaknya harga beras.

Pemerintah sebelumnya telah mencoba menekan harga dengan melepaskan 300.000 ton stok darurat dan bahkan mengimpor beras dari Korea Selatan, yang untuk pertama kalinya terjadi dalam 25 tahun terakhir.

Namun langkah-langkah itu belum mampu meredam gejolak pasar dan kemarahan konsumen.

Situasi ini semakin mempersulit posisi Ishiba menjelang pemilu majelis tinggi pada Juli mendatang.

Jika kinerja ekonomi dan kestabilan politik tak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masa depan politiknya berada di ujung tanduk.*

(tb/a008)