Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Asing, Kebijakan Trump Tuai Kecaman

WASHINGTON, D.C. – Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tertua dan paling prestisius di Amerika Serikat, dilarang menerima mahasiswa asing setelah Presiden Donald Trump mencabut hak institusi tersebut dalam Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS).

Kebijakan kontroversial ini diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan akan segera diberlakukan.

"Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut," kata Noem seperti dikutip dari AFP, Jumat (23/5/2025).

Pencabutan hak ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa internasional yang memerlukan visa studi, langkah yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Pihak Harvard langsung merespons keputusan tersebut dengan keras.

Dalam pernyataannya, universitas yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts itu menyebut langkah pemerintahan Trump sebagai tindakan "melanggar hukum" dan "bermotif politik."

"Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami," demikian pernyataan resmi kampus tersebut.

"Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard," lanjutnya.

Penolakan juga datang dari pimpinan American Association of University Professors (AAUP) di Harvard.

Mereka menilai kebijakan ini sebagai bagian dari rangkaian tindakan otoriter terhadap lembaga pendidikan tinggi yang kritis terhadap pemerintahan Trump.

"Pemerintahan Trump secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sekarang mereka menuntut agar kita mengorbankan mahasiswa internasional kita dalam proses itu," ujar perwakilan AAUP.

"Universitas tidak dapat menerima pemerasan seperti itu."

Dampak langsung dari kebijakan ini sudah terasa di kalangan mahasiswa.

Sejumlah pelajar internasional yang kini sedang menempuh studi di Harvard mengaku panik dan merasa masa depan akademik mereka terancam.

Sementara itu, pemerintah daerah Cambridge juga mengecam langkah Trump, menyebutnya sebagai kebijakan diskriminatif yang tidak berdasar hukum serta merugikan citra Amerika di kancah pendidikan global.

Hubungan antara Harvard dan pemerintahan Trump memang telah memanas dalam beberapa tahun terakhir.

Harvard bahkan diketahui pernah menggugat pemerintah federal atas sejumlah kebijakan imigrasi dan pendidikan yang dinilai represif terhadap lembaga akademik.

Keputusan terbaru ini semakin memperkeruh suasana dan memunculkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap reputasi pendidikan tinggi AS, khususnya dalam menarik minat mahasiswa asing yang selama ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan dan riset di negara itu.*

(d/a008)