Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bal
NASIONAL
MOSKWA – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Board of Peace diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dan dimaksudkan sebagai badan internasional baru untuk memperkuat upaya perdamaian.
Namun, Moskwa menilai keberadaannya menimbulkan ketidakpastian terkait koordinasi dengan DK PBB, lembaga yang selama ini menjadi titik tumpu perdamaian kolektif internasional.Baca Juga:
"Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur baru yang dirancang menggantikan mekanisme lama yang dinilai tidak efektif," kata Kirill Logvinov, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026).
Menurut Logvinov, mandat tertulis Board of Peace tidak mencantumkan isu Gaza, padahal awalnya badan ini diusulkan untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Kekhawatiran Rusia bertambah karena hanya AS yang menjadi anggota tetap DK PBB yang bergabung, sementara anggota tetap lain—Rusia, China, Inggris, dan Prancis—tidak ikut serta.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum diundang dalam pertemuan Board of Peace, meskipun badan ini mengklaim beroperasi sesuai hukum internasional.
Sebagai ketua Board of Peace, Trump memiliki kewenangan luas, termasuk hak veto terhadap keputusan tertentu dan memecat anggota. Sementara itu, PBB menegaskan tanggung jawab utama menjaga perdamaian dunia tetap berada di Dewan Keamanan.
Ke depan, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan DK PBB, mengingat peran dan mandat resmi PBB yang telah diakui secara internasional sejak berdirinya pada 1946.*
(k/dh)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bal
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA