Hakim AS Tangguhi Larangan Mahasiswa Asing di Harvard, Harvard Menang Sementara

AS-Sebuah keputusan penting dikeluarkan oleh pengadilan federal Amerika Serikat, menangguhkan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.

Kebijakan tersebut sebelumnya menuai kritik luas dan digugat oleh Harvard sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi AS serta hukum federal yang berlaku. Hakim Distrik AS Allison Burroughs menyatakan bahwa larangan ini dapat menyebabkan kerugian besar terhadap sistem pendidikan dan komunitas akademik Harvard.

"Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard," tegas pihak universitas dalam gugatan yang dilayangkan.

Baca Juga:

• Hakim AS Perpanjang Perlindungan Bagi Harvard, Larangan Mahasiswa Asing Ditangguhkan
• Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing, Mahasiswa Internasional Ramai-Ramai Ajukan Pindah Kampus

Langkah penangguhan ini memberikan perlindungan sementara bagi lebih dari 7.000 pemegang visa pelajar internasional yang terdampak kebijakan tersebut.

Presiden Harvard, Alan Garber, dalam surat resminya menyebut kebijakan ini sebagai bentuk intervensi politik pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan kurikulum, fakultas, dan kehidupan kampus secara ilegal.

Baca Juga:

• Kemdiktisaintek Imbau Mahasiswa di AS Tidak Keluar Negara Terkait Penghentian Visa Pelajar
• Harvard Melawan Tekanan Trump: "Kami Bukan Alat Politik"

"Ini bukan sekadar larangan imigrasi, tapi upaya membungkam independensi akademis," tulis Garber.

Harvard juga mencatat bahwa sekitar 27% dari seluruh mahasiswa mereka adalah warga negara asing, dengan sekitar 20% berasal dari Tiongkok. Pemerintah AS, melalui Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, menuduh Harvard memfasilitasi kekerasan dan menyebarkan pengaruh asing, tuduhan yang dibantah keras oleh universitas.

Kasus ini menjadi babak terbaru dalam ketegangan panjang antara Harvard dan pemerintahan Donald Trump. Sebelumnya, Trump pernah membekukan dana hibah federal ke Harvard dan mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut.

Pengadilan menilai bahwa Harvard telah berhasil menunjukkan potensi dampak buruk jika larangan tersebut dilaksanakan sebelum proses hukum tuntas. Sidang lanjutan untuk kasus ini dijadwalkan pada 27 dan 29 Mei 2025.

Sementara itu, pihak Gedung Putih menyatakan akan mengajukan banding. Wakil Kepala Staf Stephen Miller bahkan menyebut keputusan hakim sebagai "tindakan komunis" yang memberi "hak konstitusional kepada warga asing."

Komitmen Harvard

Dalam tanggapannya, Harvard menyatakan tetap berkomitmen memerangi antisemitisme, menegakkan hak sipil, dan menjaga nilai-nilai kebebasan akademik. Mereka juga mengajak kampus lain di seluruh AS untuk bersama melawan upaya politisasi pendidikan.*