
Dua Oknum Kades di Ngawi Terlibat Sindikat Uang Palsu, Polisi Ungkap Jaringan Antarprovinsi
NGAWI Dua oknum kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terciduk aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu
Hukum dan KriminalAS-Sebuah keputusan penting dikeluarkan oleh pengadilan federal Amerika Serikat, menangguhkan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.
Kebijakan tersebut sebelumnya menuai kritik luas dan digugat oleh Harvard sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi AS serta hukum federal yang berlaku. Hakim Distrik AS Allison Burroughs menyatakan bahwa larangan ini dapat menyebabkan kerugian besar terhadap sistem pendidikan dan komunitas akademik Harvard.
"Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard," tegas pihak universitas dalam gugatan yang dilayangkan.
Baca Juga:
Langkah penangguhan ini memberikan perlindungan sementara bagi lebih dari 7.000 pemegang visa pelajar internasional yang terdampak kebijakan tersebut.
Presiden Harvard, Alan Garber, dalam surat resminya menyebut kebijakan ini sebagai bentuk intervensi politik pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan kurikulum, fakultas, dan kehidupan kampus secara ilegal.
Baca Juga:
"Ini bukan sekadar larangan imigrasi, tapi upaya membungkam independensi akademis," tulis Garber.
Harvard juga mencatat bahwa sekitar 27% dari seluruh mahasiswa mereka adalah warga negara asing, dengan sekitar 20% berasal dari Tiongkok. Pemerintah AS, melalui Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, menuduh Harvard memfasilitasi kekerasan dan menyebarkan pengaruh asing, tuduhan yang dibantah keras oleh universitas.
Kasus ini menjadi babak terbaru dalam ketegangan panjang antara Harvard dan pemerintahan Donald Trump. Sebelumnya, Trump pernah membekukan dana hibah federal ke Harvard dan mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut.
Pengadilan menilai bahwa Harvard telah berhasil menunjukkan potensi dampak buruk jika larangan tersebut dilaksanakan sebelum proses hukum tuntas. Sidang lanjutan untuk kasus ini dijadwalkan pada 27 dan 29 Mei 2025.
Sementara itu, pihak Gedung Putih menyatakan akan mengajukan banding. Wakil Kepala Staf Stephen Miller bahkan menyebut keputusan hakim sebagai "tindakan komunis" yang memberi "hak konstitusional kepada warga asing."
Komitmen Harvard
Dalam tanggapannya, Harvard menyatakan tetap berkomitmen memerangi antisemitisme, menegakkan hak sipil, dan menjaga nilai-nilai kebebasan akademik. Mereka juga mengajak kampus lain di seluruh AS untuk bersama melawan upaya politisasi pendidikan.*
(bs/j006)
NGAWI Dua oknum kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terciduk aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu
Hukum dan KriminalKUTACANE Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat malam (30/5/2025) sekitar puku
PeristiwaMEDAN Mandor kebersihan Kecamatan Medan Barat yang sempat diberhentikan secara sepihak akhirnya dikembalikan ke posisi semula. Keputusan
PemerintahanCIREBON Tragedi memilukan terjadi di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Bara
PeristiwaMANADO Tim Resmob Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengamankan seorang pria muda berinisial YN alias Yo
Hukum dan KriminalBENGKULU Kelangkaan BBM yang melanda Bengkulu akibat pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai memicu reaksi keras dari berbagai pihak
PeristiwaENDE Warga Desa Lisepuu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah jurang di kawasan Kor
PeristiwaSANAA Israel melancarkan serangan udara di Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada 29 Mei 2025, yang mengakibatkan hancurnya pesawat ter
InternasionalPADANG SIDIMPUAN Satreskrim Polres Padangsidimpuan menangkap dua pelaku pencabulan terhadap anak perempuan yatim piatu yang tinggal di r
Hukum dan KriminalSUMSEL Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak bermasalah ke barak militer ternyata mendapat perhatian dari warga l
Pemerintahan