LPS Siapkan Program Penjaminan Polis Asuransi di 2027, Apa Dampaknya
BANDUNG Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwa
EKONOMI
PNHOM PENH -Pejabat tinggi dari Thailand dan Kamboja bertemu pada Sabtu (14/6/2025) di Phnom Penh untuk membahas dan menyelesaikan konflik perbatasan yang sempat memanas pada akhir Mei lalu.
Insiden baku tembak yang terjadi di kawasan Segitiga Zamrud – titik perbatasan antara Thailand, Kamboja, dan Laos – menewaskan seorang prajurit Kamboja dan memicu ketegangan militer di kawasan.
Pertemuan bilateral ini dihadiri oleh Penasihat Kementerian Luar Negeri Thailand, Prasart Prasartvinitchai, dan Menteri Urusan Perbatasan Kamboja, Chea Lam. Keduanya menyampaikan komitmen bersama untuk menahan diri dan menempatkan kembali pasukan di perbatasan guna mencegah terjadinya konfrontasi lanjutan.
"Kami menyepakati penempatan pasukan secara damai dan koordinatif untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang," ujar Chea Lam dalam konferensi pers usai pertemuan.
Insiden baku tembak pada 28 Mei 2025 disebut sebagai buntut dari perselisihan lama terkait penggambaran batas wilayah sepanjang 800 kilometer yang bermula sejak masa kolonial Prancis di Indochina. Kedua pihak menyatakan tindakan militer mereka sebagai bentuk pertahanan diri.
Sejak insiden itu, militer Thailand memperketat kontrol perbatasan, sementara Kamboja memerintahkan pasukannya untuk siaga penuh. Eskalasi konflik membuat masyarakat dan komunitas internasional khawatir akan pecahnya konflik bersenjata terbuka.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah mengumumkan bahwa negaranya akan mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait empat titik konflik perbatasan, termasuk wilayah insiden terbaru.
Sengketa wilayah di dekat kuil Preah Vihear sebelumnya telah diputuskan oleh ICJ pada 2013 yang menyatakan wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja. Namun, Thailand hingga kini menolak mengakui putusan tersebut, menambah ketegangan diplomatik kedua negara.
"Sengketa ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kedaulatan, sejarah, dan integritas wilayah," ungkap seorang pengamat kawasan.
Sementara itu, citra kapal tempur Amerika Serikat USS Savannah yang berlabuh di pelabuhan Sihanoukville pada Desember 2024 kembali viral dan menimbulkan spekulasi keterlibatan kekuatan asing dalam pengamanan kawasan strategis ini.
Langkah diplomatik yang diambil oleh kedua negara saat ini menjadi sorotan utama dan diharapkan dapat membuka jalan perdamaian jangka panjang di perbatasan Asia Tenggara yang kerap bergejolak.*
(kp/j006)
BANDUNG Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banji
KESEHATAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Padangtual
PERISTIWA
MEDAN Inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren terkendali setelah sempat menyentuh 5,32 pada September 2025 dan 4,97
EKONOMI
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menekankan tiga kompetensi utama yang harus dimiliki
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, bersama Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein, menyalurkan bantuan kem
NASIONAL
BANDA ACEH Muhammadiyah kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu korban bencana di Aceh. Sebanyak 26 relawan dilepas dari Pimpinan
NASIONAL
MEDAN Belajar dari musibah banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menega
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menerima kedatangan tim khusus dari Cina untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang d
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap berbagai program prorakyat yang dijalankan pemerintah
NASIONAL