Pengadilan Israel Tolak Penundaan Sidang Netanyahu, Meski Didukung Trump

YERUSALEM -Upaya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menunda kehadiran dalam sidang kasus korupsinya kembali ditolak Pengadilan Distrik Yerusalem, Jumat (27/6/2025). Permintaan penundaan itu diajukan oleh tim hukumnya dengan alasan Netanyahu tengah fokus pada isu keamanan pascakonflik Israel-Iran.

Penolakan ini datang hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyebut persidangan Netanyahu sebagai "perburuan penyihir" dan menyerukan agar kasus tersebut dihentikan atau diberikan pengampunan.

"Dalam bentuknya saat ini, permintaan tersebut tidak memberikan dasar atau pembenaran terperinci untuk pembatalan sidang," tulis pengadilan dalam putusan resmi yang dipublikasikan secara daring.

Tim hukum Netanyahu pada Kamis (26/6/2025) mengajukan permintaan agar klien mereka dibebaskan dari kewajiban hadir di sidang selama dua pekan, dengan alasan Netanyahu perlu menangani dampak perang 12 hari antara Israel dan Iran, yang berakhir dengan gencatan senjata pada Selasa (24/6/2025).

Trump sebelumnya menyatakan dukungannya kepada Netanyahu melalui media sosial, menyebutnya sebagai "pahlawan besar" dan menyerukan pembatalan persidangan atau pemberian pengampunan segera.

Netanyahu berterima kasih kepada Trump atas dukungan selama konflik Israel-Iran. Ia juga menegaskan kembali bahwa semua tuduhan korupsi yang diarahkan padanya tidak berdasar dan bermotif politik.

Dalam salah satu dari tiga kasus utama yang menjeratnya, Netanyahu bersama sang istri, Sara Netanyahu, dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari US$ 260.000 (sekitar Rp 4,2 miliar), berupa cerutu, sampanye, dan perhiasan dari sejumlah miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik.

Dua kasus lainnya melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu berusaha mempengaruhi pemberitaan media besar di Israel agar memberitakan dirinya secara positif dengan imbalan kebijakan yang menguntungkan media tersebut.

Sejak kembali menjabat pada akhir 2022, Netanyahu telah mendorong sejumlah reformasi peradilan yang kontroversial. Para pengkritik menyebut reformasi itu sebagai upaya sistematis melemahkan independensi peradilan demi menyelamatkan dirinya dari jerat hukum.

Netanyahu tercatat beberapa kali meminta penundaan sidang dengan alasan keterlibatan dalam konflik militer, seperti perang di Gaza (2023), bentrokan di Lebanon, dan konflik terbaru dengan Iran.

Meski demikian, pengadilan menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa terkecuali.*