Jelang Dinonaktifkan MK, PM Thailand Tunjuk Diri Jadi Menteri Kebudayaan?

BANGKOK — Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, secara resmi menunjuk dirinya sendiri sebagai Menteri Kebudayaan dalam pengumuman perombakan kabinet terbaru pada Selasa (1/7/2025).

Langkah ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand membekukan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan akibat skandal percakapan telepon yang bocor ke publik.

Dilansir Bangkok Post, keputusan perombakan kabinet ini telah mendapatkan restu dari Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan pelantikan kabinet baru dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/7).

Baca Juga:

• Paetongtarn Shinawatra Resmi Dicopot dari Jabatan Perdana Menteri, Pheu Thai Terancam Pecah
• Usulan Polisi Harus S1, Mabes Polri Polri Buka Suara

Dalam daftar kabinet yang dirilis melalui Royal Gazette, Paetongtarn tetap memegang kendali sebagai Perdana Menteri sembari merangkap jabatan sebagai Menteri Kebudayaan.

Beberapa analis politik menilai langkah mendadak ini sebagai taktik politik Paetongtarn untuk mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan, menyusul ancaman pembekuan kekuasaan oleh MK. Namun, Paetongtarn membantah spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya memegang jabatan baru itu karena memiliki perhatian serius terhadap pengembangan soft power Thailand melalui sektor kebudayaan.

Baca Juga:

• “Bapak Dipilih DPR, Jangan Lawan DPR!”: Pesan Tegas Komisi III ke Inosentius Samsul
• Jelang Pensiun Arief Hidayat, Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan Calon Hakim MK Usulan DPR

"Saya ingin lebih dekat dalam mengawasi kebijakan kebudayaan karena itu adalah wajah Thailand di mata dunia," ujarnya.

Selain dirinya, beberapa kursi strategis di kabinet juga mengalami pergantian. Phumtham Wejayachai dipromosikan menjadi Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri, menggantikan posisi lamanya sebagai Menteri Pertahanan. Hingga kini, kursi Menhan belum terisi.

Sementara itu, Pichai Naripthaphan digantikan oleh Jatuporn Buruspat sebagai Menteri Perdagangan. Sudawan Wangsuphakijkosol yang sebelumnya menjabat Menteri Kebudayaan kini dipindah ke pos Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Inovasi.

Tak kalah penting, Narumon Pinyosinwat kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan menggantikan posisinya sebelumnya di Kementerian Pertanian dan Koperasi. Adapun Pichai Chunhavajira tetap bertahan sebagai Menteri Keuangan merangkap Wakil Perdana Menteri.

Krisis Politik Memuncak

Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi Thailand resmi membekukan kekuasaan Paetongtarn sebagai Perdana Menteri. Dalam sidang yang dihadiri sembilan hakim MK, tujuh hakim sepakat untuk menonaktifkan kekuasaannya mulai 1 Juli 2025, sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Langkah tersebut diambil menyusul beredarnya rekaman percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan yang bocor ke publik, Paetongtarn terdengar merendahkan institusi militer Thailand — sebuah tindakan yang menimbulkan kemarahan luas, mengingat peran sentral militer dalam politik Thailand dan sejarah buruk antara militer dan keluarga Shinawatra.

Insiden ini menyebabkan pecahnya koalisi pemerintahan. Partai Bhumjaithai, mitra terbesar kedua Pheu Thai, menarik diri dari koalisi pekan lalu. Gelombang unjuk rasa rakyat dan kritik tajam dari senator konservatif juga turut menekan posisi Paetongtarn.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Paetongtarn tetap menghadapi tekanan kuat baik dari dalam parlemen maupun masyarakat sipil. Masa depannya sebagai Perdana Menteri kini menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi.*

(cn/j006)

Paetongtarn Shinawatra Resmi Dicopot dari Jabatan Perdana Menteri, Pheu Thai Terancam Pecah

Usulan Polisi Harus S1, Mabes Polri Polri Buka Suara

“Bapak Dipilih DPR, Jangan Lawan DPR!”: Pesan Tegas Komisi III ke Inosentius Samsul

Jelang Pensiun Arief Hidayat, Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan Calon Hakim MK Usulan DPR

Hasto Gugat Pasal Perintangan Penyidikan ke MK, KPK: Hak Konstitusional yang Kami Hormati

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Digugat Warga, MK: Akan Diproses Sesuai Hukum