Cuma Tinggal di Korsel, Bisa Dapat Rp4,7 Juta dari Pemerintah!

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan akan mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada seluruh warga negaranya mulai 21 Juli 2025, sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi domestik.

Langkah ini diambil setelah Kabinet menyetujui anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (sekitar Rp378,5 triliun) yang telah disahkan oleh Majelis Nasional pada 4 Juli.

Dalam laporan yang dikutip dari Yonhap Minggu (6/7), bantuan ini menjadi bagian penting dari program ekonomi pertama pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.

Rincian Bantuan Tunai

Berdasarkan ketentuan pemerintah, warga Korea Selatan yang berdomisili di dalam negeri per 18 Juni 2025 akan menerima pembayaran satu kali sebesar 150 ribu won (sekitar Rp1,7 juta). Program ini tidak hanya menyasar semua warga, tetapi juga memberikan bantuan tambahan yang ditargetkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing.

Kategori penerima bantuan tambahan meliputi:

300 ribu won untuk keluarga berpenghasilan mendekati miskin dan keluarga dengan orang tua tunggal.

400 ribu won untuk penerima tunjangan hidup dasar.

Tambahan 30 ribu won bagi warga yang tinggal di luar wilayah metropolitan Seoul, Gyeonggi, dan Incheon.

Tambahan 50 ribu won untuk warga di 84 komunitas pedesaan dan nelayan yang menghadapi penurunan populasi nasional.

Tahap Kedua Bantuan

Pemerintah juga telah menjadwalkan pembayaran tahap kedua antara 22 September hingga 31 Oktober, yang akan memberikan tambahan 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta) kepada 90 persen kelompok pendapatan terbawah. Kelayakan akan disaring berdasarkan data premi asuransi kesehatan nasional, dengan kriteria yang akan diumumkan pada bulan September.

"Kami akan memastikan persiapan menyeluruh untuk peluncuran pembayaran ini sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan mendukung mereka yang membutuhkan," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, selaku ketua gugus tugas antar lembaga program ini.

Program ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah Korea Selatan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global dan perlambatan konsumsi domestik.*

(lp/j006)