DPR Desak Negara Hadir Lindungi Hajatan Warga dari Premanisme
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
SEOUL - Pemerintah Korea Selatan akan mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada seluruh warga negaranya mulai 21 Juli 2025, sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi domestik.
Langkah ini diambil setelah Kabinet menyetujui anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (sekitar Rp378,5 triliun) yang telah disahkan oleh Majelis Nasional pada 4 Juli.
Dalam laporan yang dikutip dari Yonhap Minggu (6/7), bantuan ini menjadi bagian penting dari program ekonomi pertama pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.
Rincian Bantuan Tunai
Berdasarkan ketentuan pemerintah, warga Korea Selatan yang berdomisili di dalam negeri per 18 Juni 2025 akan menerima pembayaran satu kali sebesar 150 ribu won (sekitar Rp1,7 juta). Program ini tidak hanya menyasar semua warga, tetapi juga memberikan bantuan tambahan yang ditargetkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing.
Kategori penerima bantuan tambahan meliputi:
300 ribu won untuk keluarga berpenghasilan mendekati miskin dan keluarga dengan orang tua tunggal.
400 ribu won untuk penerima tunjangan hidup dasar.
Tambahan 30 ribu won bagi warga yang tinggal di luar wilayah metropolitan Seoul, Gyeonggi, dan Incheon.
Tambahan 50 ribu won untuk warga di 84 komunitas pedesaan dan nelayan yang menghadapi penurunan populasi nasional.
Tahap Kedua Bantuan
Pemerintah juga telah menjadwalkan pembayaran tahap kedua antara 22 September hingga 31 Oktober, yang akan memberikan tambahan 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta) kepada 90 persen kelompok pendapatan terbawah. Kelayakan akan disaring berdasarkan data premi asuransi kesehatan nasional, dengan kriteria yang akan diumumkan pada bulan September.
"Kami akan memastikan persiapan menyeluruh untuk peluncuran pembayaran ini sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan mendukung mereka yang membutuhkan," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, selaku ketua gugus tugas antar lembaga program ini.
Program ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah Korea Selatan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global dan perlambatan konsumsi domestik.*
(lp/j006)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran leb
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopoli
EKONOMI
MEDAN Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI
PEMERINTAHAN