Pemko Medan Gelar Seleksi Finalis Duta GenRe 2026, Siapkan Remaja Jadi Agen Perubahan
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Pendu
PEMERINTAHAN
PARIS — Hubungan diplomatik antara Prancis dan Israel mengalami ketegangan serius setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bersikap antisemit.
Tuduhan tersebut disampaikan Netanyahu melalui sebuah surat pribadi yang ia tujukan kepada Macron, terkait rencana Prancis untuk mendukung pengakuan negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Pemerintah Prancis melalui Istana Kepresidenan Elysee dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Dalam pernyataannya, Elysee menyebut pernyataan Netanyahu sebagai hal yang "keliru, tercela, dan tidak dapat diterima begitu saja."
"Tuduhan Netanyahu terhadap Presiden Macron adalah keliru, tercela, dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan serta tanggung jawab dari pihak Israel," bunyi pernyataan resmi Elysee, Rabu (20/8).
Pihak Elysee juga menegaskan bahwa Prancis akan senantiasa melindungi seluruh warganya, termasuk komunitas Yahudi, serta mengutuk segala bentuk antisemitisme.
Pemerintah Prancis menilai bahwa tuduhan Netanyahu tidak berdasar dan sarat muatan politis yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut.
Dalam isi suratnya kepada Macron, Netanyahu mengkritik rencana pengakuan Palestina oleh Prancis. Ia menyebut langkah tersebut dapat memperburuk situasi dan menjadi "hadiah" bagi kelompok Hamas.
"Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan... mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalanan Anda," tulis Netanyahu sebagaimana dikutip dari Politico.
Langkah Prancis bukanlah satu-satunya. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara telah menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Inggris, Portugal, Malta, Kanada, dan Australia tercatat mengikuti jejak yang sama.
Sejak eskalasi konflik di Gaza pada 2024, lebih dari 10 negara tambahan telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Pendu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi kebakaran replika Rumah Adat Batak di kawasan Monumen Pahlawan N
SENI DAN BUDAYA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Antar Instansi dan Organisasi Kemahasiswaan/Kepemudaa
PEMERINTAHAN
ACEH Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan
NASIONAL
MEDAN Respons cepat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mengatasi kendala kepulangan kontingen Pesta Paduan Suara
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi gaduh, bakarbakar, anarki, hingga permusuhan bukanlah jalan yang dapat membawa
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi munculnya wacana pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pre
POLITIK
SURABAYA Gelombang aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
PERISTIWA
JAKARTA Xiaomi 18 Pro kembali menjadi perbincangan setelah berbagai bocoran mengenai spesifikasi ponsel tersebut mulai beredar. Perangka
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat. Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL