4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Langkat, Iskandarsyah, menyebut pengadaan papan tulis interaktif senilai hampir Rp50 miliar itu bermula dari arahan Penjabat (Pj) Bupati Langkat saat itu, Muhammad Faisal Hasrimy, untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Keterangan tersebut disampaikan Iskandarsyah saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat, 26 Juni 2026.Baca Juga:
Menurut Iskandarsyah, saat itu Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245 miliar.
Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada Pj Bupati.
"Kita laporkan ke pak Pj Bupati (Faisal Hasrimy). Pak Pj meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program penyerapan anggaran," kata Iskandarsyah di hadapan majelis hakim.
Sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Iskandarsyah mengatakan pihaknya kemudian menggelar rapat bersama seluruh OPD, termasuk Dinas Pendidikan, untuk menyusun program penggunaan dana SILPA tersebut.
Dari proses itu muncul Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar.
Rinciannya, Rp32 miliar untuk sekolah dasar dan Rp17,9 miliar untuk sekolah menengah pertama.
"Ada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rp49,9 miliar Yang Mulia. Smartboard untuk SD sebesar Rp32 miliar. Untuk SMP sebesar Rp17,9 miliar. Usulan TAPD disetujui dan diteken Pj Bupati agar diteruskan ke Badan Anggaran DPRD dan akhirnya disetujui menjadi Perubahan APBD Langkat TA 2024 di 5 September 2024 Yang Mulia," ujarnya.
Dalam persidangan, Iskandarsyah juga menyatakan tidak ada usulan awal dari Dinas Pendidikan terkait pengadaan smartboard tersebut.
Keterangan Iskandarsyah langsung dibantah terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi langkah hukum yang ditempuh Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia dengan menggelar
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara, Bebizie Sri Mulyati, sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Kebijakan it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengerahkan personel kepolisia
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, gembong narkoba yang menjadi buronan sejak November 2025. MR ditan
HUKUM DAN KRIMINAL