Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjung Balai, Fitra Ramadhan Panjaitan, dituntut pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemilu 2023–2024.
Kasus tersebut disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1,25 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Perwira Sinuraya menyampaikan tuntutan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (26/6/2026).Baca Juga:
"Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Fitra Ramadhan Panjaitan dengan pidana penjara selama lima tahun," kata JPU.
Selain pidana penjara, Fitra juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Jaksa juga membebankan uang pengganti sebesar Rp128.472.000 yang disebut sebagai bagian kerugian negara yang dinikmati langsung oleh terdakwa.
Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara satu tahun.
Fitra juga diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800 bersama tiga terdakwa lain.
Jika tidak dibayarkan, hukuman pengganti berupa pidana penjara satu tahun juga diberlakukan.
Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris KPU Tanjung Balai, Eka Ansari Siregar, dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Eka juga dibebankan uang pengganti Rp132.266.110.
Dari jumlah tersebut, Rp115 juta telah dikembalikan sehingga tersisa Rp17.266.110.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI