4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding

JAKARTA — Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus, mengajukan upaya hukum banding.

Informasi tersebut disampaikan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), kelompok yang mendampingi Andrie Yunus dalam perkara tersebut.

Direktur LBH Jakarta yang tergabung dalam TAUD, Fadhil Alfathan, mengatakan keempat terdakwa mengajukan banding pada 17 Juni 2026.

Baca Juga:

• Jokowi Sentil Dokter Tifa: Kalau Yakin 100 Persen Ijazah Palsu, Kenapa Malah Praperadilan?

Pengajuan itu dilakukan tujuh hari setelah Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan tingkat pertama.

"Berdasarkan penelusuran kami di Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, para Terdakwa ini telah mengajukan banding sejak 17 Juni 2026, tepat tujuh hari setelah putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhkan," ujar Fadhil dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2026.

Fadhil mengatakan pihaknya kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan proses banding yang diajukan para terdakwa.

Menurut dia, informasi yang tersedia di laman SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta belum memuat susunan majelis hakim tingkat banding maupun informasi lain mengenai perkembangan perkara.

"Kemudian kami juga belum mendapatkan informasi lebih jauh. Kalau ini upaya hukum banding, maka sudah sampai batas mana status perkaranya? Dalam SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta disebut sedang dalam proses pengiriman berkas. Artinya, kita dapat lihat di sini sudah 2 bulan, setidaknya 2 bulan kurang lebih sejak banding diajukan, belum ada perkembangan informasi yang signifikan sejauh mana proses banding ini bergulir," ucap Fadhil.

TAUD menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan proses persidangan.

Mereka juga mengkhawatirkan adanya kemungkinan hukuman terhadap para terdakwa menjadi lebih ringan di tingkat banding.

Fadhil juga mempertanyakan status penahanan keempat terdakwa selama proses banding berlangsung.

"Hal ini tentu juga menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran, dan banyak pertanyaan bagi kami soal bagaimana status para Terdakwa. Apakah ditahan atau tidak? Apakah hakim pada tingkat banding menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan? Karena dalam Pasal 225 ayat 2 Undang-undang Peradilan Militer, ketika permintaan banding diajukan, maka wewenang penentuan penahanan berada pada hakim banding," tutur Fadhil.

Jokowi Sentil Dokter Tifa: Kalau Yakin 100 Persen Ijazah Palsu, Kenapa Malah Praperadilan?

Dua Pegawai DJP Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing PT TPL, Ini Respons Ditjen Pajak

Tirtanadi Gratiskan Pembangunan Pipa Distribusi, Denda Tunggakan Pelanggan Tidak Aktif Dihapus

KSAD Maruli: 3.008 Jembatan TNI AD Buka Akses 9.008 Sekolah dan 7.807 Desa

Kasus Kematian Sutrimo Naik Penyidikan, Polisi Periksa 8 Saksi dan Tunggu Hasil Ekshumasi

Prabowo: Negara Harus Hadir untuk Rakyat di Daerah Terpencil