Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Menurutnya, penggunaan Motor Listrik Nasional (Molinas) dapat memangkas biaya mobilitas harian hingga 70 persen dibandingkan motor konvensional.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Menurut Prabowo, penghematan biaya menjadi salah satu keuntungan utama penggunaan kendaraan listrik. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan pemerintah, biaya penggunaan motor listrik setidaknya dapat lebih rendah 50 persen dibandingkan motor bensin.Baca Juga:
"Kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasakan sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibanding motor bensin penghematan minimal 50 persen. Pengeluaran kalian sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan peralihan ke kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya. Menurutnya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan juga menjadi bagian dari perubahan sistem transportasi dunia.
Ia menyinggung kebijakan lingkungan di sejumlah kota besar dunia yang mulai membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.
"Karena ini sudah kebutuhan dunia, ada yang namanya carbon tax. Di kota besar seperti Beijing, tidak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, masih nekat gandrung dengan motor bensin," ujarnya.
Untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan. Salah satunya berupa penurunan bunga cicilan serta kemudahan uang muka atau down payment (DP).
Prabowo bahkan mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembelian motor listrik dapat dilakukan tanpa DP.
"Tadi kita bicarakan, Menkeu tidak akan suka, tapi you di ujungnya juga akan suka. Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kita usahakan tidak pakai DP," kata Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang masih memiliki motor berbahan bakar bensin. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lamanya untuk mendapatkan motor listrik baru dengan tambahan biaya tertentu.
"Tenang saja, kita juga ada skema-skema. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, kita pikirkan bagaimana bisa tukar tambah. Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya, tambah sedikitlah," ujar Prabowo.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL