BANGKOK — Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8), setelah dinyatakan melanggar etika karena terlibat dalam komunikasi diplomatik yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
Putusan yang diambil melalui pemungutan suara 6-3 ini mengakhiri masa jabatan Paetongtarn yang baru berjalan satu tahun, dan menambah daftar panjang pemimpin dari dinasti politik Shinawatra yang digulingkan lewat intervensi hukum atau militer.
"Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja," tulis pernyataan resmi Mahkamah, dikutip dari Reuters.
Baca Juga:
Komunikasi dengan Hun Sen Jadi Pemicu
Pemecatan ini dipicu oleh bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu. Kontak tersebut terjadi ketika hubungan kedua negara tengah memanas dan nyaris berujung pada konflik bersenjata. Ketegangan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan lima hari itu menjadi dasar Mahkamah menyebut bahwa Paetongtarn "mengutamakan kepentingan pribadi" di atas kepentingan nasional.
Baca Juga:
Mahkamah menilai tindakan tersebut telah merusak kepercayaan publik, menodai reputasi negara, dan tidak mencerminkan sikap negarawan.
Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum
Paetongtarn, 39 tahun, yang sebelumnya menyampaikan permintaan maaf dan menyebut tindakannya sebagai upaya mencegah perang, harus menerima keputusan hukum yang menjegal awal karier politiknya.
Sebagai perdana menteri termuda Thailand sekaligus putri dari tokoh berpengaruh Thaksin Shinawatra, lengsernya Paetongtarn menandai pukulan politik terbaru bagi keluarga Shinawatra, yang selama dua dekade terakhir kerap berseteru dengan kelompok konservatif dan militer.
Pemerintahan Sementara dan Tantangan Politik Baru
Dengan berakhirnya kepemimpinan Paetongtarn, posisi Perdana Menteri sementara diisi oleh Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, hingga parlemen menunjuk pemimpin baru.
Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam koalisi yang dipimpin Partai Pheu Thai, terutama karena partai ini kini kehilangan posisi tawarnya dalam proses negosiasi politik.
PADANGSIDIMPUAN Usai melaksanakan agenda Reses II, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi PDI Perjuangan, Saripah Hanum Lubis, la
Pemerintahan
MEDAN Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba mendapat dukungan nyata dari
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat elek
Ekonomi
JAKARTA Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang mengguncang berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, muncul berbagai
Nasional
MEDAN Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan warga di pusat Kota Medan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggo
Peristiwa
MEDAN Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota
Peristiwa
BINJAI Ratusan sopir ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan Markas Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Binjai, Jumat
Peristiwa
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyampaikan apresiasi dan penghargaan ke
Peristiwa
JAKARTA Situasi di depan Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, memanas pada Jumat malam (29/8/2025) setelah massa aksi berhasil men
Nasional
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, turut angkat suara terkait insiden tragis yang menewaskan seorang
Nasional