Trump Akan Ganti Nama Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang, Tepis Kesan "Terlalu Defensif"

MEDAN (BITV) — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (5/9) waktu setempat untuk mengganti nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War).

Langkah kontroversial ini dinilai sebagai bagian dari upaya Trump memperkuat citra militer yang lebih agresif dan ofensif menjelang tahun politik.

Mengutip laporan Bloomberg, keputusan itu disampaikan oleh seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pejabat tersebut, perubahan ini bukan sekadar simbolis, tetapi juga akan mencakup penamaan ulang ruang konferensi pers Pentagon menjadi "Pentagon War Annex", serta penyesuaian pada situs web dan papan nama resmi di seluruh infrastruktur pertahanan nasional.

Dalam pernyataan publik sebelumnya, Trump berulang kali menyampaikan ketidakpuasannya terhadap istilah "pertahanan" yang menurutnya kurang mencerminkan kekuatan militer Amerika Serikat.

"Kita memenangkan Perang Dunia I, kita memenangkan Perang Dunia II, kita memenangkan segalanya. Menurut saya, nama ini jauh lebih tepat. Defense terdengar terlalu defensif. Kita memang ingin bertahan, tetapi kita juga harus siap menyerang bila perlu," ujar Trump dalam wawancara di Oval Office bulan lalu.

Trump juga menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir mengenai potensi hambatan hukum terhadap penggantian nama tersebut.

Meski secara teknis perubahan nama institusi federal utama seperti Departemen Pertahanan membutuhkan persetujuan Kongres, Trump menyatakan yakin akan mendapat dukungan penuh, bahkan mengklaim bahwa "kita tidak butuh itu".

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang dalam beberapa unggahan media sosial sudah sering disebut Trump sebagai "Secretary of War", tampak mendukung perubahan ini.

Ia bahkan mengunggah tangkapan layar laporan Fox News Digital dengan label "Department of War" di akun resminya di platform X (Twitter).

Dalam pidato sehari sebelumnya di Fort Benning, Georgia, Hegseth sempat memberi isyarat terkait rencana penggantian nama jabatannya.

"Mungkin besok, sebutan jabatan saya sedikit berubah," ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Perubahan ini muncul di tengah upaya Trump memperkuat posisi politiknya menjelang pemilu 2026, dengan mengusung narasi kepemimpinan kuat dan supremasi militer.

Trump juga menunjuk Hegseth untuk merevitalisasi kekuatan militer AS yang menurutnya mengalami penurunan selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Meski mengklaim telah mengakhiri sedikitnya tujuh konflik bersenjata selama masa jabatannya, Trump juga meluncurkan berbagai operasi militer agresif dalam periode keduanya.

Beberapa di antaranya termasuk:

- Serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman

- Operasi rahasia terhadap fasilitas nuklir Iran

- Pengiriman kapal perang dan pesawat tempur ke Karibia untuk memerangi penyelundupan narkoba

Trump juga menuai kritik atas penggunaan militer untuk penegakan hukum domestik, seperti pengerahan Garda Nasional bersenjata untuk mengamankan wilayah perbatasan dan kota-kota yang dipimpin Demokrat, termasuk Washington DC, Chicago, dan New York.

Sebagai catatan sejarah, Departemen Perang merupakan sebutan resmi yang digunakan sejak 1789 hingga 1947, sebelum diganti menjadi Departemen Pertahanan melalui National Security Act.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari reorganisasi militer pasca-Perang Dunia II untuk menciptakan lembaga komando terpadu yang lebih efisien.

Kini, Trump berusaha membalik arah sejarah tersebut dengan menghidupkan kembali istilah yang dianggap lebih tegas, sejalan dengan visinya soal proyeksi kekuatan global Amerika.*

(bb/a008)