KATHMANDU – Sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam gelombang kerusuhan besar di Nepal, Senin (8/9/2025), yang dipicu oleh kemarahan publik terhadap pemblokiran media sosial dan maraknya korupsi di pemerintahan.
Insiden ini disebut sebagai kerusuhan paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir di negara Himalaya tersebut.
Kerusuhan terjadi di berbagai kota, termasuk Kathmandu, Itahari, Biratnagar, Pokhara, dan Bharatpur, melibatkan ribuan pengunjuk rasa, kebanyakan dari kalangan anak muda dan pelajar, yang turun ke jalan menuntut pencabutan pemblokiran dan perbaikan tata kelola negara.
Baca Juga:
Di ibu kota Kathmandu, massa pengunjuk rasa memaksa masuk ke kompleks parlemen dengan menerobos barikade.
Mereka membakar ambulans, melempari polisi, dan berupaya menyerbu gedung legislatif.
Baca Juga:
Aparat kepolisian yang berjaga merespons dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan menggunakan meriam air.
"Polisi menembak tanpa pandang bulu," kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita ANI.
"Seorang teman saya terkena peluru di tangannya," tambahnya.
Menurut keterangan polisi, lebih dari 100 orang terluka, termasuk 28 personel kepolisian.
Korban luka dilarikan ke rumah sakit oleh rekan-rekan mereka menggunakan sepeda motor.
Akar dari ledakan amarah ini bermula dari keputusan pemerintah untuk memblokir akses ke sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook, dengan dalih menindak akun palsu, ujaran kebencian, dan penipuan digital.
Namun, keputusan tersebut justru memantik protes nasional, mengingat sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal adalah pengguna internet aktif, sebagian besar dari kalangan muda.
Dengan membawa plakat bertuliskan "Tutup korupsi, bukan media sosial" dan "Pemuda lawan korupsi", ribuan demonstran menyebut aksi ini sebagai "Demo Gen Z", simbol perlawanan generasi muda terhadap sistem yang dianggap korup dan membungkam kebebasan berekspresi.
Menanggapi kerusuhan berdarah tersebut, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri, menyatakan "tanggung jawab moral" atas eskalasi kekerasan.
Sementara itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat kabinet darurat untuk merespons krisis nasional ini.
Pemerintah berdalih pemblokiran media sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan publik, namun kritik terus berdatangan dari aktivis dan masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.
Nepal diketahui mengalami ketidakstabilan politik sejak penghapusan monarki pada 2008. Dalam 17 tahun terakhir, negara ini telah memiliki 14 pemerintahan, dengan nyaris tidak ada satupun yang mampu menuntaskan masa jabatan secara penuh.
PM Oli, yang saat ini menjalani masa jabatan keempat, dinilai gagal memenuhi janji-janjinya memberantas korupsi dan memperbaiki ekonomi.
Meski pemerintah mengklaim ekonomi sedang dalam proses pemulihan, banyak rakyat, terutama kaum muda, merasa frustasi dengan lambannya perubahan dan lemahnya akuntabilitas pemerintah.
Untuk mengendalikan situasi, otoritas telah mengerahkan tentara ke area parlemen dan memperketat pengamanan di titik-titik strategis.
Polisi diperintahkan menggunakan langkah-langkah represif bila situasi kembali memanas.
Meski kekerasan mulai mereda saat malam, ratusan pengunjuk rasa masih bertahan di luar gedung parlemen, menuntut pencabutan pemblokiran media sosial dan reformasi nyata dalam pemerintahan.*
(vo/a008)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan