Kerusuhan Berdarah di Nepal: 19 Meninggal Dunia, Ratusan Luka Akibat Protes Pemblokiran Media Sosial dan Korupsi

Dengan membawa plakat bertuliskan "Tutup korupsi, bukan media sosial" dan "Pemuda lawan korupsi", ribuan demonstran menyebut aksi ini sebagai "Demo Gen Z", simbol perlawanan generasi muda terhadap sistem yang dianggap korup dan membungkam kebebasan berekspresi.

Menanggapi kerusuhan berdarah tersebut, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri, menyatakan "tanggung jawab moral" atas eskalasi kekerasan.

Sementara itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat kabinet darurat untuk merespons krisis nasional ini.

Pemerintah berdalih pemblokiran media sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan publik, namun kritik terus berdatangan dari aktivis dan masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.

Nepal diketahui mengalami ketidakstabilan politik sejak penghapusan monarki pada 2008. Dalam 17 tahun terakhir, negara ini telah memiliki 14 pemerintahan, dengan nyaris tidak ada satupun yang mampu menuntaskan masa jabatan secara penuh.

PM Oli, yang saat ini menjalani masa jabatan keempat, dinilai gagal memenuhi janji-janjinya memberantas korupsi dan memperbaiki ekonomi.

Meski pemerintah mengklaim ekonomi sedang dalam proses pemulihan, banyak rakyat, terutama kaum muda, merasa frustasi dengan lambannya perubahan dan lemahnya akuntabilitas pemerintah.

Untuk mengendalikan situasi, otoritas telah mengerahkan tentara ke area parlemen dan memperketat pengamanan di titik-titik strategis.

Polisi diperintahkan menggunakan langkah-langkah represif bila situasi kembali memanas.

Meski kekerasan mulai mereda saat malam, ratusan pengunjuk rasa masih bertahan di luar gedung parlemen, menuntut pencabutan pemblokiran media sosial dan reformasi nyata dalam pemerintahan.*