Klarifikasi Pemprov Bali: Penambahan Taksi Listrik di Bali Tidak Pernah Ada
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
JENEWA, SWISS– Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya memperluas akses makan bergizi dan layanan kesehatan dalam Sidang High-Level Segment (HLS) sesi ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (23 Februari 2026).
Dalam pernyataannya, Sugiono menyatakan, pemenuhan hak asasi manusia dimulai dari peningkatan martabat dan kualitas hidup sehari-hari.
"Ketika anak-anak dapat belajar tanpa rasa lapar, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, dan kesempatan berada dalam jangkauan yang sama, hak-hak fundamental dapat terpenuhi," ujar Sugiono.Baca Juga:
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah melakukan transformasi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sugiono menekankan bahwa memperluas akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar kebijakan, tetapi perwujudan hak-hak dasar warga negara.
Selain itu, Indonesia sedang memajukan generasi keenam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai upaya memperkuat implementasi HAM secara berkelanjutan.
Langkah ini mencakup koordinasi lintas kementerian, peningkatan akuntabilitas, serta kolaborasi erat dengan institusi HAM nasional dan internasional.
Dewan HAM PBB sendiri merupakan badan PBB yang bertugas memajukan dan melindungi isu HAM global. Dewan ini beranggotakan 47 negara dengan masa keanggotaan tiga tahun.
Indonesia telah enam kali menjadi anggota dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 dan 2024. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005.*
(k/dh)
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN
BATAM Dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di pera
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta DPR RI akan memperluas partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
POLITIK
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan, bertemu Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov
EKONOMI
BATAM Siti Kholijah, nenek dari Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, mendatangi Pengadilan Negeri Batam pada Senin,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Spanduk berisi tuntutan agar Wali Kota Medan Rico Waas mundur dari jabatannya viral di media sosial. Dalam spanduk tersebut tertul
POLITIK