MOSKWA – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Board of Peace diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dan dimaksudkan sebagai badan internasional baru untuk memperkuat upaya perdamaian.
Namun, Moskwa menilai keberadaannya menimbulkan ketidakpastian terkait koordinasi dengan DK PBB, lembaga yang selama ini menjadi titik tumpu perdamaian kolektif internasional.Baca Juga:
"Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur baru yang dirancang menggantikan mekanisme lama yang dinilai tidak efektif," kata Kirill Logvinov, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026).
Menurut Logvinov, mandat tertulis Board of Peace tidak mencantumkan isu Gaza, padahal awalnya badan ini diusulkan untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Kekhawatiran Rusia bertambah karena hanya AS yang menjadi anggota tetap DK PBB yang bergabung, sementara anggota tetap lain—Rusia, China, Inggris, dan Prancis—tidak ikut serta.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum diundang dalam pertemuan Board of Peace, meskipun badan ini mengklaim beroperasi sesuai hukum internasional.
Sebagai ketua Board of Peace, Trump memiliki kewenangan luas, termasuk hak veto terhadap keputusan tertentu dan memecat anggota. Sementara itu, PBB menegaskan tanggung jawab utama menjaga perdamaian dunia tetap berada di Dewan Keamanan.
Ke depan, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan DK PBB, mengingat peran dan mandat resmi PBB yang telah diakui secara internasional sejak berdirinya pada 1946.*
(k/dh)
JAKARTA Dua ibu terdakwa kasus berbeda bersimpuh di hadapan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, usai rapat dengar pendapat umum di Gedun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan alasan kunjungan Jaksa Agung Republik In
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Pasar Murah 2026 untuk membantu masyar
EKONOMI
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima kunjungan Wakil Ketua I Yayasan Santo Thomas, Drs.
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi tinggi kepada Aldino, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam rangka target Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dana hibah senilai 2,49 juta dolar AS atau sekitar Rp41,96 miliar dari Pemerintah Amer
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (26/2/2026). Rupiah menguat 41 poin atau sekit
EKONOMI
BINJAI Rencana kunjungan kerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis (26/2/2026), mendadak dibatalkan. Jaja
NASIONAL
