Izin Dicabut, Aktivitas Masih Jalan? Senator Penrad Desak PT Gruti Segera Dihentikan
NIAS SELATAN Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendesak penghentian segera aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT G
NASIONAL
MOSKWA – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Board of Peace diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dan dimaksudkan sebagai badan internasional baru untuk memperkuat upaya perdamaian.
Namun, Moskwa menilai keberadaannya menimbulkan ketidakpastian terkait koordinasi dengan DK PBB, lembaga yang selama ini menjadi titik tumpu perdamaian kolektif internasional.Baca Juga:
"Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur baru yang dirancang menggantikan mekanisme lama yang dinilai tidak efektif," kata Kirill Logvinov, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026).
Menurut Logvinov, mandat tertulis Board of Peace tidak mencantumkan isu Gaza, padahal awalnya badan ini diusulkan untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Kekhawatiran Rusia bertambah karena hanya AS yang menjadi anggota tetap DK PBB yang bergabung, sementara anggota tetap lain—Rusia, China, Inggris, dan Prancis—tidak ikut serta.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum diundang dalam pertemuan Board of Peace, meskipun badan ini mengklaim beroperasi sesuai hukum internasional.
Sebagai ketua Board of Peace, Trump memiliki kewenangan luas, termasuk hak veto terhadap keputusan tertentu dan memecat anggota. Sementara itu, PBB menegaskan tanggung jawab utama menjaga perdamaian dunia tetap berada di Dewan Keamanan.
Ke depan, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan DK PBB, mengingat peran dan mandat resmi PBB yang telah diakui secara internasional sejak berdirinya pada 1946.*
(k/dh)
NIAS SELATAN Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendesak penghentian segera aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT G
NASIONAL
DENPASAR Dekranasda Provinsi Bali kembali menghadirkan panggung kreasi lokal melalui pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) ke2
EKONOMI
ARGENTINA Maret 2016 menjadi saksi perjuangan manusia melawan ego di ketinggian Andes. Tim Ekspedisi Indonesia Raya, yang membawa misi m
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN, SUMUT Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD LiRa Tabagsel) resmi melaporkan Din
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait duga
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kinerja Guru Sertifikasi pada Satuan Pend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dua ibu terdakwa kasus berbeda bersimpuh di hadapan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, usai rapat dengar pendapat umum di Gedun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan alasan kunjungan Jaksa Agung Republik In
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Pasar Murah 2026 untuk membantu masyar
EKONOMI