Kapolri Ungkap Peran 8 ABK Kapal Tanker MT Global 168 Tersangka Penyelundupan 1 Ton Ketamin
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan BNN menetapkan delapan orang awak kapal (ABK) sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan satu to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melalui jalur dialog.
Ia menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif untuk meredam potensi ketegangan sosial yang dipicu perbedaan pandangan di masyarakat.
Pigai menegaskan dirinya tidak sepakat dengan langkah pelaporan JK ke kepolisian. Ia bahkan secara tegas menolak upaya tersebut.Baca Juga:
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai, Rabu, 15 April 2026.
Menurut dia, penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka lebih tepat untuk menjaga kohesi sosial, terutama dalam isu-isu sensitif seperti agama.
Pigai juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional dan negarawan tidak tepat jika langsung diasumsikan memiliki niat buruk dalam pernyataannya.
"Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu," katanya.
Ia menambahkan, jika terdapat pernyataan yang dianggap menimbulkan persoalan, mekanisme dialog harus diutamakan sebelum menempuh jalur hukum.
"Ada hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya.
Pigai juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
"Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa," katanya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang dinilai menimbulkan polemik.
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan BNN menetapkan delapan orang awak kapal (ABK) sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan satu to
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas ketegasan aparat penegak hukum yang berh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekst
PERISTIWA
MEDAN Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada Polri dan tim gabung
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Timur Tumanggor resmi mengukuhkan dan melantik 15 pejabat stru
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengopti
PEMERINTAHAN