JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melalui jalur dialog.
Ia menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif untuk meredam potensi ketegangan sosial yang dipicu perbedaan pandangan di masyarakat.
Pigai menegaskan dirinya tidak sepakat dengan langkah pelaporan JK ke kepolisian. Ia bahkan secara tegas menolak upaya tersebut.Baca Juga:
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai, Rabu, 15 April 2026.
Menurut dia, penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka lebih tepat untuk menjaga kohesi sosial, terutama dalam isu-isu sensitif seperti agama.
Pigai juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional dan negarawan tidak tepat jika langsung diasumsikan memiliki niat buruk dalam pernyataannya.
"Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu," katanya.
Ia menambahkan, jika terdapat pernyataan yang dianggap menimbulkan persoalan, mekanisme dialog harus diutamakan sebelum menempuh jalur hukum.
"Ada hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya.
Pigai juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
"Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa," katanya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang dinilai menimbulkan polemik.
Salah satunya adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, pihak Jusuf Kalla menegaskan pernyataannya bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman demi perdamaian.*
(cn/ad)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
