Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Pernyataan ini disampaikan menyusul wacana pengenaan tarif yang sempat beredar.
Sugiono mengatakan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
"Sebagai negara kepulauan, kita harus menghormati UNCLOS, di mana ada kesepakatan bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang tidak memungut biaya di dalamnya," ujarnya, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjaga prinsip kebebasan pelayaran di jalur internasional. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan kelancaran arus perdagangan global.
"Kita juga mendukung kebebasan pelayaran. Sebagai negara dagang, kita berharap ada kelintasan yang bebas. Ini komitmen banyak negara untuk menjaga jalur pelayaran tetap netral," katanya.
Sugiono juga memastikan Indonesia tidak berada dalam posisi untuk menerapkan kebijakan pungutan tersebut.
"Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu. Nggak benar lah," tegasnya.
Wacana penerapan tarif di Selat Malaka sebelumnya menuai perhatian negara-negara kawasan. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap terbuka.
"Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya menutup atau mengenakan bea di wilayah kami," ujarnya.
Sebagai salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Selat Malaka menjadi rute utama distribusi energi global sekaligus jalur perdagangan internasional yang dilindungi hukum internasional.*
(mt/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL