Sertifikat O-Level Disorot dalam Polemik Pendidikan Gibran, Benarkah Setara dengan Ijazah SMA?
JAKARTA Sertifikat OLevel menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rak
PENDIDIKAN
JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono angkat bicara terkait penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sugiono menegaskan peristiwa tersebut bukan merupakan kasus penculikan ataupun penyanderaan.
Menurut Sugiono, kapal yang membawa bantuan kemanusiaan itu dicegat atau diintercept oleh militer Israel karena dianggap melanggar blokade laut yang diberlakukan di wilayah Gaza.
"Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini adalah interseptasi terhadap kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju wilayah yang diblokade," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Sugiono menjelaskan, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi sejak informasi penahanan diterima. Kementerian Luar Negeri juga langsung bergerak melakukan koordinasi dengan sejumlah negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pemerintah Indonesia, kata dia, telah meminta bantuan Turki dan Yordania guna memastikan kondisi sembilan WNI tersebut tetap aman dan mendapatkan perlakuan yang baik selama berada dalam penahanan.
"Kita meminta rekan-rekan kita yang punya hubungan langsung untuk memastikan kondisi mereka baik dan diperlakukan secara manusiawi," ujarnya.
Sugiono menambahkan, Indonesia juga telah menunjuk lembaga hukum hak asasi manusia setempat untuk memberikan pendampingan hukum kepada para relawan kemanusiaan tersebut.
Ia mengecam tindakan Israel yang melakukan penahanan terhadap para relawan yang membawa misi damai dan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
"Apa yang dilakukan Israel merupakan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan. Mereka datang membawa misi damai untuk membantu warga Palestina," tegas Sugiono.
Diketahui, jumlah WNI yang ditahan bertambah dari sebelumnya tujuh orang menjadi sembilan orang. Mereka tergabung dalam beberapa kapal kemanusiaan berbeda yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla.
Berikut daftar sembilan WNI yang ditahan militer Israel:
1. Herman Budianto Sudarsono
2. Ronggo Wirasanu
3. Andi Angga Prasadewa
4. Asad Aras Muhammad
5. Hendro Prasetyo
6. Bambang Noroyono
7. Thoudy Badai Rifan Billah
8. Andre Prasetyo Nugroho
9. Rahendro Herubowo
Pemerintah Indonesia berharap proses diplomasi dan pendampingan hukum dapat mempercepat pembebasan seluruh WNI agar segera dipulangkan ke Tanah Air.*
(tm/dh)
JAKARTA Sertifikat OLevel menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rak
PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui prog
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan anakanak Gaza dan anakanak penghafal AlQur&039an dalam kegiatan Safari
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota
KESEHATAN
MEDAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma&039ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakila
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAM
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala
KESEHATAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HN
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak dan tenda kepada pedagang kuliner di kaw
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti sosialisasi pelayanan clearance bagi pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN