Kawal Program MBG, BPOM Dapat Anggaran Rp509 Miliar
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA –Seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) berinisial B resmi dikeluarkan dari lembaga pendidikan kepolisian tersebut setelah terlibat keributan dengan perwira pengasuh. Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses sidang dewan akademik, seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Akpol Irjen Krisno Siregar pada Senin (9/9/2024).
“Sudah diputuskan, taruna B dikeluarkan dari Lemdik Akpol,” ujar Krisno saat dikonfirmasi. Menurut Krisno, insiden tersebut yang sempat viral di media sosial memicu tindakan cepat dari pihak Provos Akpol yang melakukan pendalaman kasus. Setelah adanya dugaan pelanggaran, sidang dewan akademik segera digelar untuk menentukan nasib taruna tersebut.
Kejadian ini bermula dari video singkat yang tersebar di media sosial, memperlihatkan keributan antara taruna Akpol dan perwira pengasuhnya. Dalam video tersebut, tampak seorang taruna berusaha merebut laptop yang sedang dipegang oleh perwira pengasuh. Aksi tarik-menarik laptop tersebut disaksikan oleh beberapa taruna lainnya yang akhirnya memisahkan keduanya. Video tersebut menyebutkan bahwa keributan terjadi karena taruna merasa tidak terima laptopnya disita.
Informasi yang diperoleh mengungkap bahwa taruna B diduga melanggar peraturan internal Akpol dengan melewati batas jam malam saat keluar dari area kampus dengan alasan berobat. Saat pemeriksaan, perwira pengasuh menemukan sebuah laptop di tas taruna B, yang seharusnya tidak diperbolehkan dibawa saat izin berobat. Selain itu, taruna B juga diduga melanggar peraturan karena melakukan komunikasi melalui chat dengan seorang taruni, yang merupakan pelanggaran terhadap kebijakan komunikasi di lingkungan Akpol.
Krisno menjelaskan bahwa setelah terjadinya insiden viral tersebut, pihak Provos langsung melakukan penyelidikan mendalam. Sidang dewan akademik diadakan untuk menilai pelanggaran yang dilakukan taruna B dan keputusan tersebut merupakan hasil dari sidang tersebut.
“Keputusan dewan akademik diambil setelah mempertimbangkan semua aspek dan pelanggaran yang dilakukan,” ujar Krisno. Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga disiplin dan integritas Akademi Kepolisian.
Kasus ini menjadi sorotan karena menonjolkan ketatnya pengawasan dan aturan di Akademi Kepolisian, serta pentingnya mematuhi peraturan internal dalam lembaga pendidikan kepolisian. Dikeluarkannya taruna B dari Akpol menjadi pesan tegas mengenai penerapan disiplin dan penegakan aturan di lingkungan akademik kepolisian.
(N/014)
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
MEDAN Timsus JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau cur
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Partai Golkar Sumatera Utara menghormati proses hukum yang sedang dijalani anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dodhy Thahir.Sek
POLITIK
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan, Sumatera Utara, terpantau fluktuatif dari kategori sedang hingga tidak sehat pada Kamis, 17 Septembe
KESEHATAN
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan komposisi dan p
NASIONAL