Peserta dapat menghubungi nomor 165 untuk layanan informasi tanpa tatap muka.
Petugas akan melayani berbagai kebutuhan informasi terkait JKN.
4. BPJS SATU!
Merupakan layanan dari petugas BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit.
Mereka siap memberikan informasi dan panduan langsung kepada peserta di lokasi.
5. Liaison Officer (LO)
Peserta juga dapat memperoleh bantuan dari petugas LO yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan dan membantu keluhan peserta di berbagai titik layanan.
Pemprov DKI menegaskan bahwa menjadi peserta aktif JKN bukan hanya bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesehatan keluarga.
Dengan berbagai kanal layanan yang tersedia, masyarakat kini dapat dengan mudah mengecek status keaktifan JKN tanpa perlu antre dan repot.*
(km/a008)
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
