Ketua Umum IDAI Soroti Gelombang Mutasi Dokter: Pemerataan atau Ketimpangan?

BITVONLINE.COM -Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim B. Yanuarso, menyuarakan keprihatinannya terhadap gelombang mutasi sejumlah dokter spesialis yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia menilai langkah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan pelayanan, seperti yang diklaim oleh Kemenkes.

"Yang dimutasi bukan saya saja," ujar Piprim Selasa (6/5). Ia menyebut mutasi terhadap Ketua IDAI Jawa Tengah periode lalu dari RSUP Dr. Kariadi ke RSUP Dr. Sardjito sebagai contoh yang menunjukkan ketidakseimbangan distribusi tenaga ahli. "Padahal di Kariadi hanya ada satu konsultan tumbuh kembang, sementara di Sardjito sudah ada tiga. Lalu ditambah satu lagi," jelasnya.

Ia juga menyoroti kasus dr. Fitri Hartanto, satu-satunya konsultan tumbuh kembang di RS Kariadi, yang turut dipindah ke Sardjito. "Bagaimana bisa disebut pemerataan jika satu rumah sakit justru ditinggal kosong tanpa konsultan?" kritik Piprim.

Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal IDAI, dr. Hikari, yang dinilai berprestasi baik, juga dimutasi ke RSAB Harapan Kita. "Bahkan akun pelayanan dia di RSCM langsung diblokir, jadi tidak bisa praktik lagi," ujar Piprim.

Piprim mengungkapkan bahwa kasus lain menimpa dr. Rizky Adriansyah dari RS Adam Malik, Medan, yang diberhentikan secara sepihak tanpa proses pemanggilan resmi. "Dia langsung diputus kerja sama karena sebelumnya menyuarakan keberatan atas mutasi saya," jelasnya.

Sementara itu, Dirut RSCM, dr. Supriyanto Dharmoredjo, menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan kebijakan tour of duty dari Kemenkes dalam rangka pemerataan kompetensi rumah sakit di bawah kewenangan kementerian. "Ini untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat," ujar Supriyanto.

Namun, pernyataan tersebut dipertanyakan IDAI, mengingat sejumlah mutasi justru membuat rumah sakit kehilangan tenaga spesialis penting, sementara rumah sakit lain kelebihan.

Ketua Umum IDAI menyimpulkan bahwa langkah-langkah ini sarat dengan indikasi ketidakwajaran, apalagi terjadi dalam konteks perbedaan pandangan terkait kebijakan pengambilalihan Kolegium oleh Kemenkes.

"Kami bukan anti-rotasi, tapi mutasi ini justru memperlebar ketimpangan layanan, bukan meratakan," tegas Piprim.*

(km/j006)