Guru Besar FK USU dan Unhas Protes Kebijakan Kesehatan Nasional: "Langkah Tergesa dan Ancam Mutu Pendidikan Dokter"

MEDAN– Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan sikap tegas menolak arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai terburu-buru, tidak berbasis bukti ilmiah, dan berpotensi merusak sistem pendidikan kedokteran serta mutu layanan kesehatan masyarakat.

Di Pendopo Fakultas Kedokteran USU, Selasa (20/5/2025), dokter Guslihan Dasa Tjipta mewakili para guru besar menyampaikan keprihatinan atas intervensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan.

Baca Juga:

• Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan
• Keterlibatan TNI dalam Produksi Obat Menuai Sorotan, Epidemiolog: Perlu Penguatan Industri Hulu Farmasi

"Kami mendesak Kemenkes menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Kebijakan ini justru mengarah pada penurunan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis," ujar Guslihan.

Baca Juga:

• Mantan Menkes Tegaskan Infrastruktur dan Konektivitas Kunci Atasi Kekurangan Dokter Spesialis di Daerah 3T
• Prabowo Buka Peluang RS Asing, Eks Direktur WHO: Perlu Kebijakan Lindungi Masyarakat Kecil

Salah satu isu krusial yang dipersoalkan adalah pembentukan kolegium dokter spesialis baru yang dinilai tidak transparan, tanpa melibatkan perhimpunan dokter dan institusi pendidikan terkait.

Proses tersebut, menurut Guslihan, mengancam independensi keilmuan dan membuka ruang intervensi politik serta birokrasi dalam dunia kedokteran.

Lebih jauh, ia mengkritisi narasi pemerintah yang menyalahkan dokter, rumah sakit, hingga fakultas kedokteran atas permasalahan sistemik, seperti rendahnya akses layanan dan tidak meratanya distribusi dokter.

"Masalah utama bukan di dokter, tetapi pada kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran," tambahnya.

Guru besar FK USU juga menilai pembangunan rumah sakit rujukan dengan fasilitas mewah namun tanpa tenaga medis dan SDM yang memadai sebagai pendekatan yang tidak menyelesaikan akar persoalan kesehatan di daerah.

Senada, FK Unhas Desak Presiden Prabowo Lindungi Kedaulatan Ilmu Kedokteran

Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. Haerani Rasyid, bersama para guru besar juga menyuarakan kritik serupa. Mereka menilai langkah Kemenkes saat ini terkesan tergesa dan cenderung sentralistis.

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan

Keterlibatan TNI dalam Produksi Obat Menuai Sorotan, Epidemiolog: Perlu Penguatan Industri Hulu Farmasi

Mantan Menkes Tegaskan Infrastruktur dan Konektivitas Kunci Atasi Kekurangan Dokter Spesialis di Daerah 3T

Prabowo Buka Peluang RS Asing, Eks Direktur WHO: Perlu Kebijakan Lindungi Masyarakat Kecil

RS Asing Diperbolehkan Buka Cabang di Indonesia, Kemenkes: Ini Peluang Bukan Ancaman

AIPKI Ingatkan Pemerintah: Tambah Jumlah Dokter Harus Diiringi Sebaran yang Merata