MEDAN– Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan sikap tegas menolak arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai terburu-buru, tidak berbasis bukti ilmiah, dan berpotensi merusak sistem pendidikan kedokteran serta mutu layanan kesehatan masyarakat.
Di Pendopo Fakultas Kedokteran USU, Selasa (20/5/2025), dokter Guslihan Dasa Tjipta mewakili para guru besar menyampaikan keprihatinan atas intervensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan.
"Kami mendesak Kemenkes menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Kebijakan ini justru mengarah pada penurunan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis," ujar Guslihan.
Salah satu isu krusial yang dipersoalkan adalah pembentukan kolegium dokter spesialis baru yang dinilai tidak transparan, tanpa melibatkan perhimpunan dokter dan institusi pendidikan terkait.
Proses tersebut, menurut Guslihan, mengancam independensi keilmuan dan membuka ruang intervensi politik serta birokrasi dalam dunia kedokteran.
Lebih jauh, ia mengkritisi narasi pemerintah yang menyalahkan dokter, rumah sakit, hingga fakultas kedokteran atas permasalahan sistemik, seperti rendahnya akses layanan dan tidak meratanya distribusi dokter.
"Masalah utama bukan di dokter, tetapi pada kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran," tambahnya.
Guru besar FK USU juga menilai pembangunan rumah sakit rujukan dengan fasilitas mewah namun tanpa tenaga medis dan SDM yang memadai sebagai pendekatan yang tidak menyelesaikan akar persoalan kesehatan di daerah.
Senada, FK Unhas Desak Presiden Prabowo Lindungi Kedaulatan Ilmu Kedokteran
Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. Haerani Rasyid, bersama para guru besar juga menyuarakan kritik serupa. Mereka menilai langkah Kemenkes saat ini terkesan tergesa dan cenderung sentralistis.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut aga
Pemerintahan
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan A
Pemerintahan
LABUHANBATU SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahguna
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan bahwa Gerard Vanenburg tetap akan menangani Tim Nasional Indonesia U23,
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah membantarkan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden (capres), calo
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan masih banyak aset negara yang selama ini tidak dikelola dengan optimal, bahkan sebagian bes
Nasional
JAKARTA Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri atas 713 ekonom meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Mak
Nasional
MEDAN Brigadir Polisi Bayu Sahbenanta Peranginangin (29), personel Unit 4 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, ditun
Hukum dan Kriminal
