Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
BITVONLINE-Media sosial X (sebelumnya Twitter) diramaikan perbincangan soal apakah pengobatan kecanduan judi online (judol) di psikiater atau rumah sakit jiwa (RSJ) bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Diskusi ini bermula dari unggahan seorang warganet dengan akun @kelix**** yang menyebut bahwa RSJ telah menyediakan layanan rehabilitasi untuk pecandu judol, termasuk konseling hingga pemberian obat.
"Buat yang ketagihan judol dan pengen sembuh, sekarang di RSJ ada divisi pemulihan judol. Nanti dirawat, dikasih konseling, diberi obat bila perlu supaya hidup kamu bisa kembali normal," tulis akun tersebut, Minggu (25/5/2025).
Pernyataan itu memicu tanya-jawab di kolom komentar. Banyak yang penasaran apakah layanan tersebut bisa diakses menggunakan jaminan BPJS Kesehatan. Beberapa pengguna lain mengklaim bisa, asalkan sesuai prosedur rujukan dari faskes tingkat pertama.
Namun bagaimana fakta sebenarnya?
BPJS Kesehatan: Belum Ada Regulasi Penjaminan untuk Kecanduan Judol
Menanggapi pertanyaan publik, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa pengobatan kecanduan judi online tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang secara khusus mengatur hal tersebut.
"Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penjaminan layanan rehabilitasi oleh BPJS Kesehatan bagi pasien yang mengalami kecanduan judi online," ujar Rizzky kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
Rizzky menjelaskan bahwa kecanduan judol masuk kategori gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri atau membahayakan diri sendiri, sehingga termasuk dalam layanan yang tidak ditanggung BPJS sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, Pasal 52 ayat (1).
21 Jenis Layanan Tak Ditanggung BPJS, Termasuk Kecanduan Judol
Menurut Perpres tersebut, ada 21 jenis layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS, termasuk:
Gangguan akibat ketergantungan obat dan alkohol
Gangguan akibat menyakiti diri sendiri atau membahayakan diri sendiri
Pelayanan untuk tujuan estetik
Pengobatan komplementer dan alternatif yang belum terbukti secara ilmiah
Pengobatan akibat tindakan kriminal, bencana, atau kecelakaan yang sudah ditanggung program lain
Kecanduan judi online dianggap tidak termasuk dalam layanan esensial yang dijamin oleh BPJS karena termasuk dalam perilaku membahayakan diri, bukan penyakit medis yang ditetapkan dalam daftar tanggungan JKN.
Solusi Alternatif: Rehabilitasi Swadaya dan Konsultasi Psikiater
Meski BPJS belum menjamin layanan rehabilitasi untuk kecanduan judol, masyarakat tetap dapat mencari konsultasi ke psikiater atau RSJ secara mandiri. Beberapa rumah sakit jiwa diketahui membuka layanan pemulihan untuk pasien dengan kecanduan digital dan perilaku kompulsif, termasuk judi online.
Namun, perlu dicatat bahwa biaya layanan ini bersifat mandiri dan tidak dijamin oleh BPJS, kecuali jika sudah ada pembaruan regulasi di masa mendatang.
Kesimpulan
Pengobatan kecanduan judi online tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Hal ini diatur dalam Perpres No. 59 Tahun 2024 sebagai salah satu layanan yang dikecualikan
Layanan RSJ tetap tersedia, namun harus melalui jalur mandiri atau pembiayaan pribadi.*
(km/j006)
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN