Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026, Hardiyanto Kenneth: Jangan Sampai Masyarakat jadi Korban!

Ia mencatat bahwa masih banyak peserta yang kurang memahami prosedur layanan sehingga sering kali menghadapi kendala atau dikenai biaya tambahan.

Ia juga mengingatkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), dan karena itu, kebijakan apapun terkait iuran harus mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

"Kenaikan iuran tidak boleh sekadar hitung-hitungan fiskal. Ini harus menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak," pungkasnya.

Hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengumumkan besaran ataupun jadwal resmi kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena regulasi yang menjadi landasan, yakni Peraturan Presiden, masih dalam tahap finalisasi.

Masyarakat menunggu kejelasan, sambil berharap agar rencana penyesuaian benar-benar membawa manfaat, bukan justru memperberat beban kehidupan sehari-hari.*

(bs/a008)