Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehatan tetap konsisten sebesar minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Dalam unggahan resmi di akun Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, pemerintah secara berkelanjutan telah menetapkan porsi anggaran tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas," tulis Sri Mulyani, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.

Dana tersebut mencakup beragam program prioritas, salah satunya Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau hingga ke pelosok tanah air.

Program ini hadir sebagai ujung tombak pemerataan akses layanan kesehatan dasar, mencakup imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi gizi, hingga penanganan kelompok rentan seperti balita, remaja, usia subur, dan lansia.

"Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara," ujar Sri Mulyani.

Hingga semester pertama 2025, pemerintah telah membelanjakan Rp78,6 triliun atau sekitar 36 persen dari total anggaran sektor kesehatan tahun ini.

Rinciannya:

- Rp52,1 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP)

- Rp26,5 triliun disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD)

Sebagian besar anggaran digunakan untuk program prioritas, seperti:

- Revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, dengan fokus meningkatkan RS D/Pratama menjadi RS Kelas C, terutama untuk layanan jantung, stroke, dan urologi.

- Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun

- Vaksin dan imunisasi senilai Rp1,1 triliun

- Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebesar Rp140,1 miliar

Komitmen ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diakses secara adil dan berkualitas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.*

(at/a008)