JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026 secara bertahap.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang mulai mengalami tekanan akibat tren kenaikan klaim yang terus meningkat.
Mengacu pada Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, kondisi aset DJS Kesehatan pada akhir tahun ini masih diproyeksikan terkendali.
Baca Juga:
Namun, laporan tersebut menyoroti adanya gejala penurunan yang perlu segera diantisipasi, khususnya dari sisi peningkatan rasio klaim pada semester pertama 2025.
Tekanan ini diperkirakan akan semakin berat pada tahun mendatang.
Baca Juga:
"Untuk menjaga stabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diperlukan bauran kebijakan dan langkah pengendalian yang komprehensif, baik dari sisi kepesertaan, kolektibilitas iuran, maupun pengelolaan klaim," demikian tertulis dalam laporan keuangan negara tersebut.
Beban klaim yang terus meningkat menjadi tantangan utama.
Pemerintah mengidentifikasi lima faktor pemicu utama, yakni melonjaknya pemanfaatan layanan untuk penyakit katastropik, lemahnya efektivitas program promotif-preventif, potensi fraud baik dari peserta maupun fasilitas kesehatan, potensi kenaikan tarif layanan, serta implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dinilai berpotensi menambah beban biaya jaminan kesehatan.
Pendanaan program JKN juga dinilai perlu lebih seimbang antara kontribusi masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, penyesuaian iuran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
"Penyesuaian iuran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah," tulis pemerintah.
Pendekatan bertahap ini dianggap penting untuk meminimalisir potensi gejolak sosial sekaligus memastikan keberlanjutan program JKN.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
